General Motors harus membayar senilai USD220 juta atau setara Rp3,5 triliun kepada Washington DC dan 35 negara bagian di Amerika Serikat. Kesepakatan ini tercapai setelah jaksa agung dari berbagai wilayah tersebut menggugat pabrikan mobil itu terkait penjualan data pengemudi.
Kontroversi Fitur Smart Driver
Perusahaan awalnya memasarkan sistem Smart Driver sebagai sarana bagi orang tua untuk mengawasi pengemudi remaja atau membantu pengemudi dewasa memantau perilaku berkendara mereka. Namun, terbongkar pada tahun 2024 bahwa General Motors membagikan data tersebut kepada para pialang data.
Pihak pialang kemudian menjual informasi tersebut kepada perusahaan-perusahaan asuransi, yang berujung pada lonjakan biaya premi asuransi bagi sebagian pengemudi. Lebih parahnya lagi, banyak pengemudi mengaku tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui pembagian data pribadi mereka untuk kepentingan komersial semacam itu.
Penyelesaian Hukum dan Penghentian Layanan
Sebelumnya pada tahun lalu, General Motors bersama anak perusahaannya, OnStar, telah mencapai kesepakatan dengan Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat yang melarang mereka membagikan jenis data pengemudi tertentu kepada pihak ketiga. Kesepakatan tersebut resmi rampung pada bulan Januari lalu dengan larangan berbagi data geolokasi atau perilaku berkendara selama lima tahun, yang diikuti dengan keputusan General Motors menghentikan fitur Smart Driver secara menyeluruh.
Melalui keterangan resminya, General Motors menyatakan bahwa pengalaman berkendara yang lebih aman, bermanfaat, dan personal dimungkinkan berkat data kendaraan yang terhubung, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk transparan mengenai informasi yang digunakan, perlindungan data, dan pilihan yang dimiliki pelanggan terkait apa yang mereka bagikan.
Berdasarkan laporan TechCrunch, penyelesaian hukum dengan puluhan negara bagian ini memiliki poin penting berupa kewajiban pihak ketiga untuk mengaudit kepatuhan General Motors terhadap program privasi yang baru.
Sumber: Ars Technica - All content
