Daftar Isi
Dunia saat ini berada di era kecerdasan buatan (AI) yang sering disetarakan dengan revolusi industri. Namun, dominasi Amerika Serikat dan China dalam pengembangan teknologi ini menciptakan persaingan bipolar yang memusatkan kekuatan di kedua negara tersebut, sementara negara lain hanya menjadi pengguna tanpa kendali atas bagaimana sistem tersebut dibangun atau diatur.
Dominasi Infrastruktur dan Data
Kesenjangan geografis dalam pengembangan AI terlihat jelas dari distribusi infrastruktur komputasi. Menurut data dari organisasi riset Epoch AI, Amerika Serikat menerima sekitar 72 persen kapasitas komputasi AI baru dunia antara tahun 2022 hingga Juni 2026, sementara China mendapatkan 10 persen. Sisanya, hanya 18 persen yang terbagi untuk seluruh negara lain di dunia.
Konsentrasi ini juga mencakup konsumsi energi pusat data. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat bahwa pada tahun 2024, Amerika Serikat dan China menyumbang sekitar 70 persen dari total listrik yang digunakan pusat data global. Selain itu, studi Carnegie Endowment pada 2025 menunjukkan bahwa tiga perempat dari 10.000 peneliti yang mempublikasikan karya di konferensi AI terkemuka, NeurIPS, berafiliasi dengan perusahaan di AS atau China.
Kesenjangan juga terjadi pada aspek bahasa dan representasi budaya. Sebagian besar dari 7.000 bahasa di dunia kurang didukung oleh model AI. Analisis terhadap Common Crawl menunjukkan sekitar 43 persen halaman web menggunakan bahasa Inggris, sedangkan bahasa Hindi yang digunakan lebih dari setengah miliar orang hanya mencakup 0,2 persen. Selain itu, penggunaan AI sering kali memicu homogenisasi budaya, di mana gaya penulisan pengguna di negara lain cenderung meniru gaya Amerika dan kehilangan nuansa lokal.
Upaya Membangun Kedaulatan AI
Ketergantungan pada kebijakan Washington dan Beijing membuat banyak negara merasa rentan. Insiden pada Juni lalu, ketika pemerintah AS memerintahkan Anthropic untuk memblokir akses warga negara asing terhadap model Fable 5 dan Mythos 5, menunjukkan betapa cepatnya akses teknologi dapat diputus oleh keputusan satu negara. Hal ini mendorong sejumlah negara untuk mengembangkan model AI berdaulat, seperti Sarvam di India, Cohere di Kanada, Mistral di Prancis, dan Jais di Uni Emirat Arab.
Namun, tantangan tetap ada karena banyak model berdaulat dibangun dengan mengadaptasi model dari AS atau China, sehingga berisiko mewarisi bias yang sama. Selain itu, proses penyelarasan (alignment) model sering kali hanya melibatkan umpan balik dari segelintir pekerja, yang tidak mencerminkan keberagaman dunia. Sebagai contoh, studi Anthropic tahun 2022 menunjukkan bahwa 80 persen data umpan balik berasal dari sekitar 20 pekerja berbayar saja.
Membangun Koalisi dan Masa Depan
Di tengah upaya AS membangun inisiatif Pax Silica dan China mendirikan World Artificial Intelligence Cooperation Organization, negara-negara lain disarankan untuk membentuk koalisi sendiri. Douglas Rediker dari Brookings Institution menyatakan bahwa kekuatan tawar negara menengah akan meningkat jika mereka bernegosiasi secara kolektif untuk menetapkan aturan global yang menyeimbangkan keselamatan, produktivitas, dan kedaulatan nasional.
Langkah konkret yang dapat diambil meliputi penggabungan sumber daya untuk membangun infrastruktur komputasi regional, seperti yang dilakukan UNDP di beberapa negara Afrika. Selain itu, kolaborasi riset lintas negara diperlukan untuk membangun tolok ukur evaluasi yang mempertimbangkan norma budaya dan bahasa lokal. Fokus tidak harus selalu pada model raksasa, karena model yang lebih kecil dan spesifik untuk kebutuhan lokal juga layak mendapatkan investasi.
Pada akhirnya, miliaran orang di luar AS dan China berhak memiliki suara dalam menentukan tujuan pengembangan AI. Tanpa keterlibatan yang lebih luas, dunia berisiko membiarkan sektor sains, budaya, politik, dan pertahanan nasional bergantung sepenuhnya pada keputusan yang dibuat di luar wilayah mereka sendiri.
Sumber: TIME








