Pemerintah Sudan Selatan resmi menunda pemilihan umum nasional pertama mereka dari jadwal semula pada Desember hingga Februari tahun depan di tengah meningkatnya kekerasan serta perselisihan politik. Pemilihan presiden dan legislatif tersebut kini dijadwalkan ulang pada 11 Februari 2027.
Alasan Penundaan Pemilu
Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Nasional sekaligus komisaris, Josephine Achiro, menyatakan bahwa pihaknya tidak menunda pemilu, melainkan menyesuaikan waktu agar proses lainnya dapat terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurutnya, Pasal 57 Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Nasional memberikan kewenangan bagi lembaga tersebut untuk mengubah jadwal pemilu guna keperluan pendaftaran pemilih dan pendidikan kewarganegaraan.
Berdasarkan data Bank Dunia, sebagian besar warga Sudan Selatan tidak memiliki kartu identitas yang diakui oleh negara sehingga menimbulkan hambatan dalam proses pendaftaran pemilih. Ribuan pusat pendaftaran telah didirikan di seluruh wilayah negara tersebut untuk mengatasi kendala tersebut.
Situasi Politik di Sudan Selatan
Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada Juli 2011 menyusul penyelenggaraan referendum. Negara dengan populasi sekitar 12 juta jiwa ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia.
Pada rentang tahun 2013 hingga 2018, pasukan yang mendukung Presiden Silva Kiir dari kelompok etnis Dinka terlibat pertempuran melawan tentara pendukung Wakil Presiden Riek Machar dari suku Nuer, yang merenggut nyawa lebih dari 400.000 jiwa. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan damai yang rapuh pada 2018 dan membentuk pemerintahan persatuan nasional pada 2020.
Menjelang pemilu, Presiden Kiir membubarkan pemerintahan transisi Sudan Selatan pada bulan September dan sejak saat itu memerintah melalui dekret dalam masa pemerintahan sementara. Ia juga memecat Wakil Presiden Machar yang sebelumnya telah didakwa melakukan pengkhianatan dan kini berada di bawah tahanan rumah. Terlepas dari kesepakatan damai yang ada, bentrokan antara kelompok Dinka dan Nuer yang setia kepada Kiir dan Machar masih sering terjadi.
Peningkatan Eskalasi Kekerasan
Kepala Misi PBB di Sudan Selatan, Anita Kiki Ghebo, mengungkapkan pada pekan ini bahwa tingkat kekerasan di negara tersebut terus meningkat. Ia menambahkan bahwa sekitar 10 juta orang di Sudan Selatan membutuhkan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, sementara 1,4 juta orang lainnya telah memasuki negara itu akibat konflik yang sedang berlangsung di Sudan.
Ia memperingatkan bahwa apabila tantangan di bidang politik, keamanan, dan kemanusiaan tersebut dibiarkan tanpa penanganan, hal itu berisiko memperparah ketegangan serta kerentanan di seluruh negeri. Selain itu, ia mendesak agar dialog segera dipulihkan guna fokus pada pembentukan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk menyelesaikan ketentuan-ketentuan yang belum terpenuhi dari Perjanjian Damai yang Direvitalisasi.
