Daftar Isi
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengonfirmasi keterlibatan seorang perwira tinggi berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sosok yang memegang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Propam Polri.
Pemeriksaan Internal dan Penyidikan Pidana
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa TK merupakan perwira tinggi bintang satu di Korps Bhayangkara. Namun, pihak kepolisian belum membeberkan nama lengkap maupun jabatan yang diemban oleh yang bersangkutan saat ini.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny melalui keterangannya pada Kamis (12/11/2026) seperti dilaporkan detikcom.
Johnny menuturkan bahwa TK sedang diproses secara internal atas dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Di saat yang sama, keterangannya juga didalami oleh penyidik untuk merinci keterlibatan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.
Menurut Johnny, pemeriksaan etik di internal Propam dan proses penyidikan tindak pidana dilakukan secara simultan guna membuka fakta kasus ini secara menyeluruh.
Dugaan Perintah Melakukan Pemantauan
Peran Brigjen TK dalam pusaran kasus ini pertama kali diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11). Suyudi memaparkan bahwa tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) diduga menginstruksikan TK untuk mengawasi target.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Sebelum mendalami peran Brigjen TK, penyidik Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus pemantauan dan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lainnya.
Keempat jenderal yang berstatus tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Tiga di antara empat tersangka kini menempati tempat khusus dan menjalani penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Adapun Irjen Slamet Uliandi belum ditahan oleh penyidik lantaran masih dalam masa pemulihan akibat penyakit strok.
Praktik penyadapan secara tidak sah terhadap Presiden Prabowo diperkirakan telah berlangsung sejak 2025. Buntut dari kasus ini, Presiden Prabowo mencopot Sigit dari posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11), disusul langkah Polri yang memberhentikan Irjen Ahrie Sonta dari kedinasan kepolisian.
Sumber: News - Detikcom
