Polda Metro Jaya menangkap mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cakra Adi Negara, yang diduga sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz). Penangkapan ini dilakukan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di media sosial.
Penangkapan dan Proses Hukum
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa penyidik telah mengamankan satu orang berinisial CAD dan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan di Direktorat Siber. Seperti dilaporkan Antara, penangkapan tersebut menindaklanjuti laporan polisi yang diterima kepolisian pada tanggal 3 November 2026.
Budi menjelaskan bahwa terlapor berinisial CAD dijerat dengan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan/atau Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan dokumen surat tanda penerimaan laporan, pelapor dalam perkara ini adalah Dani Eko Wiyono.
Alasan Pelaporan oleh ARPI
Dani Eko Wiyono merupakan Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) yang sering mendampingi pergerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Pelaporan dilayangkan karena akun Facebook milik Cakra Adi Negara diduga memuat fitnah terkait tudingan aliran dana.
Akun tersebut menuding pihak AMPB menerima dana sebesar Rp500 juta yang dititipkan lewat Dani, serta menerima dana senilai Rp800 juta dari Bank Mandiri. Dani membenarkan laporan tersebut dan menyatakan dirinya merasa dirugikan oleh unggahan terlapor.
Dalam uraian laporan, terlapor menuding Dani menggelapkan dana untuk AMPB melalui narasi bahwa uang tersebut diserahkan kepada Dani namun tidak diserahkan dan menghilang begitu saja. Merasa tuduhan tersebut tidak pernah terjadi, Dani memutuskan untuk menempuh jalur hukum.
Tanggapan dari PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi menegaskan bahwa Cakra Adi Negara sudah bukan lagi anggota partai sejak bulan September 2020. Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati menjelaskan bahwa Cakra pernah mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan periode 2019-2020 selama enam bulan.
Hera menyatakan mandat tersebut dicabut karena Cakra dinilai tidak sejalan dengan garis perjuangan partai, yang kemudian diikuti dengan keputusan pemecatan. Segala tindakan maupun pernyataan yang dilakukan Cakra saat ini sudah tidak memiliki kaitan apa pun dengan institusi partai dan menjadi tanggung jawab pribadinya.
Sumber: News - Detikcom








