Obligasi daerah dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan keterbatasan fiskal daerah. Instrumen ini berpotensi memperkuat kemandirian fiskal sekaligus membuka peluang masyarakat berinvestasi dalam pembangunan daerah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pentingnya Transparansi Anggaran
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penerbitan obligasi daerah perlu ditopang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah daerah harus terbuka menjelaskan sumber pendapatan, penerimaan pajak, hingga penggunaan anggaran kepada publik.
Menurut Dedi, kepercayaan publik terbentuk ketika pemimpin mau terbuka mengenai pendapatan serta penggunaan uang pajak dari masyarakat. Hal tersebut disampaikannya pada diskusi panel bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” dalam rangka Sarasehan Nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Dedi mencontohkan pengalaman Jawa Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Warga kini ikut menyebarkan informasi mengenai manfaat pajak melalui media sosial setelah merasakan perbaikan infrastruktur secara langsung.
Dikatakan Dedi, transparansi juga perlu diterapkan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ia menyebut pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas penerimaan pajak dari wilayahnya serta pembagiannya demi memperbaiki tata kelola keuangan.
Kesiapan Fiskal dan Regulasi Obligasi
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengingatkan pemerintah daerah harus menghitung kemampuan fiskal secara cermat sebelum menerbitkan obligasi. Ia mencontohkan perubahan pembagian penerimaan pajak di Jawa Timur yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah sebesar Rp 4,2 triliun.
Emil juga meminta agar belanja pegawai tidak serta-merta dinilai sebagai pemborosan karena sebagian besar dialokasikan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Pembiayaan daerah, lanjutnya, harus diarahkan pada layanan yang langsung dirasakan masyarakat seperti transportasi publik Trans Jatim.
Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan penerbitan obligasi daerah harus melewati persetujuan DPRD, persetujuan Kementerian Keuangan, serta pemenuhan ketentuan OJK. Pemerintah daerah juga wajib menyiapkan prospektus, laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, pendapat konsultan hukum, dan pemeringkatan obligasi.
Direktur Bank DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo berpendapat obligasi daerah semestinya menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan menggantikan dana APBD. Proyek seperti rumah sakit, transportasi, dan penyediaan air bersih dapat dirancang berbasis pendapatan proyek untuk membayar kewajiban obligasi.
Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari menambahkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang layak serta membentuk tim khusus untuk mengelola rencana penerbitan dan kewajiban utang. Besaran kupon obligasi daerah dipengaruhi oleh tingkat bunga obligasi pemerintah pusat, peringkat obligasi, penawaran penjamin emisi, dan kondisi pasar.
Sumber: News - Detikcom







