Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menegaskan bahwa proses penentuan calon wakil presiden di MPR merupakan mekanisme pemilihan, bukan aklamasi atau sekadar pernyataan setuju.
Ketentuan Tata Tertib MPR
Menurut Titi Anggraini dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia pada Rabu (18/11), hal tersebut sudah ditegaskan dalam aturan yang berlaku melalui hasil pemungutan suara.
Ia menyampaikan bahwa ketentuan tersebut tercantum di dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024. Aturan itu menyatakan bahwa proses yang berjalan adalah sebuah pemilihan.
Titi menjelaskan bahwa hak suara dalam pemilihan cawapres tersebut tidak hanya dipegang oleh anggota partai yang ada di DPR, melainkan juga melibatkan anggota DPD yang berjumlah 152 kursi dari 38 provinsi.
Oleh karena itu, Titi menekankan pentingnya bagi MPR untuk menyeleksi dan memilih figur terbaik dari dua kandidat yang tersedia, salah satunya melalui sesi penyampaian visi misi.
“Bagaimana tahu cara yang terbaik? Ada CV, ada rekam jejak, tapi juga harusnya dimungkinkan untuk penyampaian visi misi,” ujar Titi.
Ia menambahkan, usulan nama cawapres dari presiden berfungsi sebagai pintu masuk atau entry gate. Namun, keputusan final tetap berada di tangan MPR berdasarkan visi yang terang.
“Jadi itu yang juga harus semestinya dibahas dalam proses menuju pemilihan yang akan dilakukan di sidang paripurna MPR,” tutur Titi.
Jadwal Sidang Paripurna MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menjadwalkan penyelenggaraan Sidang Paripurna untuk pemilihan dan penetapan wakil presiden baru yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember mendatang.
Dalam agenda sidang tersebut, MPR akan memilih satu kandidat dari dua nama cawapres yang sebelumnya telah diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kandidat yang berhasil mengantongi suara terbanyak dalam sidang paripurna akan resmi ditetapkan sebagai wakil presiden.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih mendalami mekanisme pemilihan untuk dua nama cawapres usulan Prabowo, apakah nantinya diputuskan melalui mekanisme pemungutan suara atau musyawarah mufakat.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” kata Muzani dalam jumpa pers seusai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Senin (16/11).
“Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” imbuhnya.








