Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) meminta sebuah perusahaan penyedia web asal Islandia untuk menurunkan situs internet yang memuat informasi identitas puluhan ribu pegawainya. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kebocoran data yang diklaim menempatkan para petugas dalam risiko keamanan.
Surat Peringatan dari DHS dan Sikap Perusahaan Islandia
Perusahaan web hosting Islandia, FlokiNET, mengunggah surat yang mereka terima dari perusahaan keamanan siber ZeroFox yang bertindak atas nama DHS. Surat tersebut menuduh FlokiNET melanggar ketentuan layanan karena menerbitkan kumpulan data pegawai yang disebut sebagai hasil curian, serta meminta agar informasi tersebut segera dihapus atau dinonaktifkan.
Surat itu menyatakan bahwa konten tersebut saat ini aktif dan menempatkan lebih dari 40.000 individu yang dapat diidentifikasi dalam risiko pelecehan, penguntitan, serta bahaya fisik. FlokiNET menjelaskan bahwa surat tersebut menyasar satu domain, yakni icepi.cx, yang menghimpun informasi mengenai pegawai dari berbagai lembaga di bawah DHS termasuk Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) serta Bea dan Cukai (CBP).
Lembaga-lembaga tersebut berada di bawah sorotan tajam sejak dimulainya kampanye deportasi massal Presiden Donald Trump. Di sisi lain, pemerintahan Trump kerap menolak mengidentifikasi para agen DHS yang terlibat dalam operasi tertentu dengan alasan risiko keselamatan.
Meskipun FlokiNET menyatakan menolak untuk memenuhi permintaan DHS, perusahaan itu mencatat bahwa registrar situs web pada akhirnya menangguhkan domain tersebut. Informasi mengenai para pegawai itu sendiri kemudian berpindah ke domain yang berbeda.
Melalui pernyataan yang diunggah secara daring, FlokiNET mempertahankan keputusan mereka untuk tidak menghapus situs tersebut. Perusahaan menilai bahwa para pejabat federal yang menjalankan program penegakan hukum bukanlah individu privat saat mereka menjalankan tugas tersebut, sehingga masyarakat memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui siapa yang melakukan pekerjaan itu, di bawah kewenangan siapa, dan di kantor mana.
Asal-Usul Kebocoran Data dan Tindakan Pemerintah
Basis data tersebut pertama kali diunggah ke internet oleh Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), sebuah kelompok yang mempublikasikan data pemerintah yang bocor. Sebelumnya, DDoSecrets pernah merilis surel dari terpidana pelanggar seks Jeffrey Epstein, serta informasi dari Kementerian Keamanan Israel dan sejumlah departemen kepolisian di Amerika Serikat.
Sebuah kelompok peretas yang menamakan diri mereka “Department of Peace” mengklaim bertanggung jawab atas perolehan dan penyebaran data DHS tersebut. Sejak basis data itu pertama kalinya dipublikasikan, kelompok-kelompok lain turut menyebarkan informasi tersebut ke berbagai platform lain termasuk situs seperti icepi.cx, sehingga informasi tersebut dinilai tidak mungkin dibersihkan sepenuhnya dari internet.
Pemerintahan Trump mengambil pendekatan yang agresif terhadap platform daring yang mengeklaim memuat informasi tentang pegawai ICE dan agen lainnya yang terlibat dalam operasi imigrasi. Pada tahun sebelumnya, Departemen Kehakiman AS menekan raksasa teknologi seperti Apple untuk menghapus aplikasi pelacak agen ICE, termasuk aplikasi bernama ICEBlock.
Langkah tersebut memicu penolakan dari politisi dari Partai Demokrat dan para pendukung kebebasan berpendapat yang berargumen bahwa publik mempunyai hak untuk melaporkan pergerakan ICE. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Jamie Raskin, menulis surat tahun lalu yang meminta Apple meninjau kembali keputusan tersebut karena pemblokiran akses aplikasi atas permintaan pemerintah federal menimbulkan kemungkinan bahwa perusahaan bekerja sama dengan pemerintah untuk melanggar hak Amendemen Pertama pelanggan dalam merekam dan melaporkan aktivitas pemerintah mereka.
Sementara itu, para agen imigrasi mengambil berbagai langkah untuk menyembunyikan identitas mereka selama menjalankan operasi, termasuk mengenakan masker wajah atau pakaian biasa. Kurangnya transparansi tersebut memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia dan para advokat imigrasi yang berpendapat bahwa mereka memiliki sedikit ruang untuk menindaklanjuti tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan atau pelanggaran selama penggerebekan ICE.
Sejak Trump dilantik untuk masa jabatan keduanya, setidaknya 25 orang telah menghadapi tembakan dari agen imigrasi, di mana enam di antaranya berujung pada kematian. Kasus-kasus lainnya melibatkan dugaan pelanggaran kebebasan sipil, termasuk penangkapan tidak sah dan pembuatan profil rasial, serta taktik kontroversial seperti penabrakan mobil dan penjatuhan paksa.
