Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menyatakan bahwa impor robot pabrik buatan luar negeri merupakan ancaman terhadap keamanan nasional negara tersebut pada Senin (28/10). Melalui proklamasi presidensial, Trump memerintahkan negosiasi baru dengan para mitra dagang AS sekaligus membuka kemungkinan pengenaan tarif impor untuk robot industri di masa depan.
Dampak pada Industri Otomotif dan Pertahanan
Peningkatan pengawasan pemerintah terhadap robot industri buatan asing ini berpotensi memicu kerumitan operasional bagi sejumlah korporasi besar di AS. Beberapa perusahaan yang mengandalkan teknologi tersebut meliputi produsen otomotif General Motors, Ford, Tesla, hingga raksasa kedirgantaraan dan pertahanan seperti Boeing dan Lockheed Martin.
Dalam proklamasinya, robot industri dan mesin pabrik dinilai sangat krusial dalam memproduksi sistem senjata militer AS. Peralatan otomasi tersebut juga dianggap sebagai pendorong utama bagi seluruh sektor infrastruktur kritis dalam perekonomian negara.
Risiko Keamanan Siber dan Prospek Tarif
Kebijakan ini diambil merujuk pada hasil penyelidikan di bawah Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa impor robot berisiko mengganggu basis industri AS serta mengancam daya saing jangka panjang negara dalam sektor yang kian vital bagi keamanan nasional.
Departemen Perdagangan AS juga mengidentifikasi adanya risiko keamanan dan keselamatan yang unik, termasuk kerentanan siber signifikan yang dapat menimbulkan dampak serius bagi AS. Penilaian ini serupa dengan argumen yang digunakan Komisi Komunikasi Federal (FCC) ketika melarang model baru robot konsumen buatan luar negeri—seperti robot pembersih debu, robot anjing berkaki empat, dan robot humanoid—pada Juli 2026. Namun, tindakan FCC saat itu secara khusus mengecualikan lengan robot industri dan robot stasioner lainnya yang dipasang di pabrik otomotif maupun gudang logistik.
Melalui arahan terbaru ini, AS dan mitra dagangnya diminta untuk menyesuaikan impor robotika, mesin industri, beserta komponennya dalam tenggat waktu 180 hari sejak proklamasi dikeluarkan. Apabila tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam jangka waktu tersebut, Trump memperingatkan bahwa pemerintah dapat mengambil tindakan lanjutan berupa pengenaan tarif, bea masuk, kuota, hingga biaya tambahan atas impor robot tersebut.
Sumber: Ars Technica - All content
