Dunia

Pembahasan “Robot Pembunuh” di PBB Berakhir Tanpa Larangan Mengikat

Pembahasan “Robot Pembunuh” di PBB Berakhir Tanpa Larangan Mengikat

Perundingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pengaturan sistem senjata otonom mematikan berakhir pada Sabtu tanpa menghasilkan kesepakatan larangan yang mengikat secara hukum. Meskipun demikian, negosiasi tersebut membuahkan kesepakatan untuk melanjutkan diskusi guna merumuskan aturan baru selambat-lambatnya pada 2028.

Jalannya Konferensi CCW di Jenewa

Delegasi dari 128 negara yang menjadi pihak dalam Konvensi PBB tentang Senjata Konvensional Tertentu (CCW) telah bersidang di Jenewa sejak Senin di tengah meningkatnya kekhawatiran atas penggunaan robot pembunuh dalam konflik global. Konferensi tersebut ditutup lebih awal pada Sabtu menyusul perundingan maraton sepanjang malam yang dinilai para aktivis melemahkan hasil akhir.

Hampir 100 negara sebelumnya mendesak perundingan mengenai perjanjian yang mengikat secara hukum terkait sistem yang mampu membunuh tanpa keputusan akhir dari manusia untuk menembak. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Paus Leo XIV, serta Palang Merah turut mendukung pelarangan robot pembunuh tersebut. Kendati demikian, negara-negara yang menguasai teknologi tersebut, termasuk raksasa produsen senjata seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Israel, termasuk di antara pihak yang menolak mandat tersebut.

Ketua konferensi asal Swiss, Julien Thoni, menyatakan kepada awak media pada Sabtu bahwa 128 negara akhirnya sepakat untuk memulai penyusunan instrumen internasional mengenai sistem senjata otonom mematikan yang akan dilangsungkan dalam dua tahun ke depan.

Reaksi Kelompok Hak Asasi Manusia

Sementara Thoni memuji diplomasi multilateral yang menghasilkan pencapaian konkret di tengah dunia yang terbelah saat ini, kelompok-kelompok hak asasi manusia menyuarakan kekecewaan atas kesepakatan minimal tersebut. Koalisi global yang terdiri dari lebih dari 300 organisasi, Stop Killer Robots, menilai negara-negara mengadopsi mandat yang dilemahkan dan gagal memetakan jalur yang jelas menuju instrumen yang mengikat secara hukum, seperti dilaporkan kantor berita AFP.

Koalisi tersebut menambahkan bahwa lebih dari 95 negara telah menyatakan dukungan mereka terhadap sebuah traktat, namun pada jam-jam akhir segelintir negara justru melemahkan mandat dan menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum dokumen final. Kelompok itu sebelumnya mengungkapkan bahwa sistem senjata otonom telah mencapai medan pertempuran serta telah diuji coba atau dikerahkan, termasuk dalam perang di Ukraina.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *