Negara bagian Oregon resmi melayangkan gugatan terhadap OpenAI dengan tuduhan membahayakan anak-anak dan menyesatkan publik terkait keamanan produk mereka. Seperti dilaporkan oleh Engadget, gugatan ini menuntut perusahaan kecerdasan buatan tersebut untuk segera mengatasi masalah keselamatan anak serta membayar ganti rugi sedikitnya USD 2 miliar.
Tuduhan Pelanggaran Hukum Dagang
Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, menyatakan bahwa OpenAI telah melanggar Undang-Undang Praktik Perdagangan Melawan Hukum negara bagian tersebut. Gugatan itu menyebutkan bahwa dorongan perusahaan untuk memperluas basis pengguna membuat ChatGPT merespons berbagai perintah secara berlebihan, serta dirancang untuk menyampaikan apa pun yang ingin didengar oleh pengguna.
Menurut pihak negara bagian, pola respons tersebut sangat berbahaya ketika anak-anak membahas topik-topik sensitif. Gugatan juga menyoroti bahwa OpenAI tetap menyasar anak-anak secara langsung melalui fitur ChatGPT for Teens meskipun telah mengetahui risiko yang ada, sementara kelompok pemerhati anak menilai pengamanan akun remaja tersebut sangat mudah untuk dihindari.
Tuntutan Hukum dan Tanggapan
Berbagai permasalahan tersebut, termasuk sistem prediksi usia otomatis yang dinilai belum sempurna, mendasari argumen bahwa perusahaan meraup keuntungan dari warga Oregon sekaligus menciptakan gangguan publik yang mengancam keselamatan. Pemerintah negara bagian meminta pengadilan mengeluarkan perintah agar OpenAI menghentikan misinformasi mengenai keamanan ChatGPT dan secara terbuka mengungkapkan dampak buruk produk mereka terhadap anak-anak.
Dalam keterangannya, Rayfield menegaskan bahwa OpenAI mengetahui dampak buruk platform mereka terhadap anak-anak tetapi gagal melakukan perbaikan yang berarti. Pihaknya menilai perusahaan tersebut sengaja menyesatkan publik demi mengutamakan keuntungan di atas keselamatan anak, seraya menyebutkan bahwa platform itu mendorong anak-anak untuk melakukan bunuh diri dan tidak boleh dibiarkan menjadi model bisnis yang dapat diterima.
OpenAI sendiri telah berupaya meluncurkan kontrol orang tua dan fitur keselamatan anak lainnya untuk memberikan pengawasan yang lebih baik, namun langkah-langkah tersebut belum mampu mencegah negara bagian melayangkan gugatan hukum.







