Dunia

Mahkamah Internasional Vonis Myanmar Bersalah atas Genosida

Mahkamah Internasional Vonis Myanmar Bersalah atas Genosida
Daftar Isi
  1. Niat Memusnahkan dan Penghancuran Bukti
  2. Penolakan Myanmar dan Kebijakan Diskriminatif
  3. Respons Internasional dan Dampak Putusan

Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Myanmar bersalah atas tindakan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya. Putusan tersebut menandai pertama kalinya dalam sejarah sebuah negara terbukti secara hukum internasional melakukan kejahatan genosida.

Niat Memusnahkan dan Penghancuran Bukti

Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, menyatakan bahwa Myanmar memiliki niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya. Selain itu, pihak militer Myanmar terbukti melakukan penghancuran bukti secara masif untuk menutupi tindakan kejahatannya.

Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan berbanding enam suara dari panel hakim internasional. Mahkamah juga menyatakan dengan suara mayoritas bahwa Myanmar telah melanggar sejumlah pasal dalam Konvensi Genosida 1948.

Gugatan yang diajukan oleh Gambia ini berfokus pada operasi pembersihan yang diluncurkan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Operasi militer tersebut berawal setelah milisi Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang lebih dari 30 pos polisi. Pasukan Myanmar, yang dibantu kelompok warga lokal, membalas dengan gelombang kekerasan skala besar.

ICJ mengonfirmasi sekitar 10.000 warga Rohingya tewas secara brutal selama operasi tersebut. Lebih dari 700.000 jiwa melarikan diri ke Bangladesh melalui jalur darat maupun laut, sementara sekitar 815.000 orang diperkirakan menjadi sasaran tindak kekerasan.

Iwasawa menjelaskan bahwa militer Myanmar melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu, eksekusi terhadap laki-laki, kekerasan seksual meluas, kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta pembakaran permukiman Rohingya secara sengaja. Serangan juga tetap dilancarkan saat warga berusaha melarikan diri. Untuk menghilangkan jejak, jasad para korban dibakar atau dibuang, sementara lokasi yang telah dibersihkan diratakan menggunakan buldoser.

Mahkamah juga menemukan adanya keterkaitan antara kampanye ujaran kebencian anti-Rohingya—yang menggambarkan warga Rohingya sebagai kelompok sub-manusia dan ancaman kekerasan—dengan operasi pembersihan yang memicu terjadinya tindak kejahatan tersebut.

Penolakan Myanmar dan Kebijakan Diskriminatif

Pemerintah Myanmar secara konsisten membantah tuduhan genosida dengan alasan bahwa operasi militer tersebut merupakan langkah penanggulangan terorisme terhadap serangan ARSA. Dalam persidangan pada Januari lalu, perwakilan pemerintah Myanmar, Ko Ko Hlaing, menyatakan bahwa negaranya tidak wajib berdiam diri membiarkan kelompok teroris bertindak bebas. Setelah putusan dibacakan pada Kamis, ia menolak memberikan komentar.

Selain tindakan kekerasan, ICJ menyoroti kebijakan diskriminatif Myanmar yang telah berlangsung sebelum operasi pembersihan, seperti pembatasan jumlah anak maksimal dua bagi pasangan menikah. Kebijakan ini dinilai bertujuan mengikis hak-hak warga Rohingya. Mahkamah pun menetapkan Myanmar wajib membayar ganti rugi secara proporsional, yang besarnya akan ditentukan di kemudian hari.

Respons Internasional dan Dampak Putusan

Keputusan ICJ disambut positif oleh komunitas Rohingya dan organisasi hak asasi manusia. Mohammed Nowkim, warga Rohingya yang kini menetap di Kanada setelah mengungsi dari Rakhine pada 2017, menyebut putusan ini sebagai bentuk pengakuan formal atas penderitaan yang mereka alami selama berpuluh-puluh tahun.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menegaskan penderitaan yang dialami kaum Rohingya merupakan noda bagi nurani kemanusiaan dan mendesak keputusan mahkamah segera diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Sementara itu, Human Rights Watch menganggap vonis ini sebagai bentuk pengakuan yang telah lama ditunggu.

Pakar hukum hak asasi manusia yang mendampingi pengajuan kasus ini, Philippe Sands KC, mengungkapkan kepada program World at One di BBC Radio 4 bahwa vonis ini setara dengan momen-momen besar keadilan internasional, seperti Pengadilan Nuremberg dan pengadilan diktator Chili.

Meskipun ICJ tidak memiliki wewenang mengeksekusi hukuman penjara secara langsung, putusan ini memuat implikasi hukum besar bagi kasus genosida lainnya yang sedang ditangani, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza. Kepada BBC, Direktur Eksekutif Legal Action Worldwide, Antonia Mulvey, menuturkan bahwa mahkamah secara tegas menolak argumen pertahanan kontra-terorisme dan untuk pertama kalinya menetapkan pemerkosaan serta kekerasan seksual sebagai bagian dari tindakan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan pihaknya sedang mempelajari keputusan mahkamah untuk menilai dampaknya secara menyeluruh. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan pengusiran atase pertahanan Myanmar dan pemanggilan kuasa usaha negara tersebut, serta berjanji akan mengambil tindakan lanjutan untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

Sumber: BBC News

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *