Dunia

Putusan ICJ Sebut Myanmar Lakukan Genosida pada Rohingya

Putusan ICJ Sebut Myanmar Lakukan Genosida pada Rohingya
Daftar Isi
  1. Keadilan yang Dinanti Pengungsi Rohingya
  2. Pembuktian Niat Genosida dan Implikasi Global
  3. Respons Internasional dan Tantangan Penegakan Hukum

Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan bersejarah yang menyatakan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya. Myanmar kini mencatatkan diri sebagai negara pertama yang terbukti melanggar Konvensi Genosida 1948.

Keadilan yang Dinanti Pengungsi Rohingya

Sedikitnya sepuluh ribu orang tewas ketika komunitas mereka diserang oleh pasukan keamanan Myanmar bersama milisi lokal pada tahun 2017. Di kamp-kamp besar di Bangladesh, tempat lebih dari satu juta pengungsi Rohingya tinggal sejak melarikan diri, kerumunan warga berkumpul di depan layar untuk menyaksikan Presiden ICJ, Hakim Yuji Iwasawa, membacakan putusan tersebut.

Hakim Iwasawa memaparkan berbagai bukti yang didengar pengadilan sejak Gambia mengajukan kasus ini pada tahun 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam. Bukti-bukti tersebut mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, dan penghancuran desa-desa, di mana warga Rohingya kadang-kadang dibakar hidup-hidup di dalam rumah mereka.

Pembuktian Niat Genosida dan Implikasi Global

Keputusan mayoritas sembilan suara berbanding enam di ICJ ini juga akan berdampak signifikan terhadap kasus-kasus genosida lain yang tengah ditangani pengadilan, karena mempertegas standar pembuktian niat genosida. Kasus tersebut mencakup gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait tindakan di Gaza, yang dibantah keras oleh Israel.

Para pengacara mempelajari cara Gambia membuktikan bahwa negara Myanmar memang berniat melakukan genosida, yang merupakan tantangan terbesar di ICJ. Konvensi Genosida mendefinisikan kejahatan ini sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu.

Pemerintah yang berniat melakukan genosida lazimnya tidak mempublikasikan tujuan mereka. Menurut Janina Dill dari Blavatnik School of Government University of Oxford, niat genosida dapat disimpulkan dari pola perilaku, di mana totalitas bukti tidak dapat dijelaskan tanpa menjadikan genosida sebagai salah satu tujuannya.

Philippe Sands KC, pengacara Inggris bagian dari tim hukum Gambia, menyatakan kepada BBC bahwa keputusan ini menjaga pintu tetap terbuka bagi kasus Afrika Selatan. Meskipun tidak berarti Afrika Selatan pasti akan menang, standar pembuktian kini telah didefinisikan dengan sangat jelas bagi para pihak dalam kasus berikutnya.

Respons Internasional dan Tantangan Penegakan Hukum

Kegembiraan para pengungsi di Bangladesh tidak serta-merta memperbaiki kondisi hidup mereka yang sulit dan berbahaya selama hampir satu dekade terakhir. Pengadilan tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan putusannya, tetapi telah memerintahkan Myanmar untuk membayar reparasi kepada warga Rohingya, meski hal tersebut dinilai tidak akan mudah dilakukan.

Inggris selaku pemegang pena di Dewan Keamanan PBB menyatakan tekad untuk menindaklanjuti akuntabilitas atas kejahatan tersebut dan menyerukan sesi darurat Dewan Keamanan. Namun, resolusi keras terhadap Myanmar berpotensi diveto oleh Tiongkok atau Rusia.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump turut memberikan sorotan terhadap kasus ini, di mana Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz memperingatkan agar pengadilan tidak menurunkan ambang batas hukum untuk membuktikan genosida. Terlepas dari berbagai dinamika politik tersebut, putusan ini memusatkan kembali perhatian dunia pada penderitaan abadi rakyat Rohingya serta pengawasan terhadap konflik lainnya.

Sumber: BBC News

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *