Kreditur Thames Water Bahas Pinjaman Darurat Rp48 Triliun

Kreditur perusahaan utilitas Thames Water bersiap melakukan pemungutan suara untuk menyetujui pinjaman darurat senilai 2,4 miliar poundsterling atau sekitar Rp48 triliun demi menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Langkah ini mendapat sorotan dari kelompok pegiat yang khawatir beban bunga pinjaman tersebut pada akhirnya akan ditanggung oleh para pelanggan rumah tangga.

Pemungutan Suara Pinjaman Darurat

Konsorsium kreditur yang menamakan diri London & Valley Water menjadwalkan voting pada Kamis untuk menambah fasilitas pendanaan bagi perusahaan air yang tengah terbelit utang tersebut menjadi 5,4 miliar poundsterling. Tambahan dana ini diperlukan agar perusahaan dapat terus beroperasi hingga musim gugur 2027.

Sebelumnya, para kreditur kelas A Thames Water, termasuk BlackRock, Elliott Management, dan Silver Point Capital, telah menggelontorkan pinjaman sebesar 3 miliar poundsterling dengan tingkat suku bunga 9,75 persen pada tahun lalu. Namun, Thames Water menyatakan harus kembali mencari suntikan dana segar karena tidak dapat mencapai kesepakatan jangka panjang untuk menyelesaikan tumpukan utangnya sebelum kehabisan kas pada akhir 2026 atau awal 2027.

Perusahaan menyampaikan bahwa sejauh ini mereka telah menarik 2,65 miliar poundsterling dari dana 3 miliar poundsterling yang tersedia melalui fasilitas tersebut. Tercatat para kreditur juga telah menyetujui 15 permintaan persetujuan sebelumnya yang diajukan oleh perusahaan.

Kekhawatiran Kenaikan Tagihan Pelanggan

Analisis dari kelompok kampanye We Own It memperhitungkan bahwa pinjaman senilai 2,4 miliar poundsterling tersebut, jika diberikan dengan ketentuan serupa dan dibebankan ke tagihan, akan memakan biaya 40 poundsterling per rumah tangga hanya untuk bunganya saja. Angka tersebut bahkan bisa membengkak menjadi 454 poundsterling per rumah tangga apabila total keseluruhan pinjaman turut dimasukkan.

Sophie Conquest selaku ketua pegiat di We Own It menyatakan bahwa sejak masa privatisasi, dana sebesar 11,9 miliar poundsterling telah dikeluarkan dari Thames Water. Ia mendesak pemerintah untuk membiarkan perusahaan tersebut bangkrut dan membawanya ke dalam administrasi khusus serta kepemilikan publik permanen jika tidak mampu bertahan tanpa dana talangan yang mahal.

Kritik serupa disampaikan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal untuk Witney, Charlie Maynard. Menurutnya, pinjaman penyelamatan yang dinilai terlalu mahal ini pada akhirnya tetap harus dibayar oleh para pelanggan dan wajib pajak, sehingga ia mendesak pemerintah untuk segera menempatkan Thames Water ke dalam administrasi khusus.

Sementara itu, profesor ekonomi dari Universitas Oxford, Dieter Helm, meragukan pemulihan Thames Water dapat didanai secara layak. Ia menilai penambahan pinjaman ini hanya sekadar menunda proses administrasi khusus yang dinilai sudah tidak dapat dihindarkan.

Opsi Pengambilalihan oleh Pemerintah

Di sisi lain, pejabat terkait tengah mempertimbangkan sejumlah opsi pengambilalihan, termasuk membiarkan kesepakatan pembelian oleh kreditur dengan konsekuensi menghapuskan denda dan mengurangi komitmen lingkungan. Opsi lain yang turut dikaji adalah melakukan nasionalisasi atau mengambil bentuk kontrol negara lainnya, menyusul desakan sejumlah politikus Partai Buruh dan pegiat agar perusahaan ditempatkan di bawah administrasi khusus pemerintah sementara waktu.

Opsi lain yang sedang dibahas adalah mengonversi denda tertunggak senilai sekitar 100 juta poundsterling menjadi kepemilikan saham pemerintah di dalam perusahaan. Langkah ini diklaim dapat menghemat biaya kreditur sekaligus memberikan ruang bagi para menteri untuk ikut menentukan arah pengelolaan perusahaan.

Menanggapi polemik tersebut, juru bicara Thames Water menegaskan bahwa likuiditas tambahan dari kreditur akan memastikan investasi berlanjut tanpa gangguan selama proses rekapitalisasi berjalan. Pihaknya menambahkan bahwa besaran tagihan pelanggan ditentukan oleh regulator Ofwat dan pendanaan ini dipastikan tidak menambah beban biaya bagi rumah tangga.

Pernyataan senada disampaikan oleh juru bicara konsorsium London & Valley Water yang menegaskan tidak ada tagihan pelanggan yang akan dipakai untuk membiayai penyelamatan Thames Water. Menurut mereka, seluruh biaya ditanggung sepenuhnya oleh para kreditur kelas A guna memastikan program investasi infrastruktur tetap berjalan tanpa memerlukan dukungan keuangan dari pemerintah maupun dana pembayar pajak.