Daftar Isi
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Labour mengkhawatirkan komitmen Perdana Menteri Andy Burnham terhadap isu lingkungan. Meski Burnham berulang kali menegaskan komitmennya pada transisi hijau, deretan keputusan pemerintah belakangan ini dinilai justru menempatkan penanganan krisis iklim di urutan sekunder.
Pemangkasan Anggaran Hijau dan Izin Energi Fosil
Kekhawatiran para politisi muncul setelah diluncurkannya serangkaian kebijakan energi yang dinilai kontradiktif. Menteri Energi Miatta Fahnbulleh sebelumnya telah menyetujui proyek lapangan gas Jackdaw. Langkah ini kemudian diikuti oleh pengumuman Menteri Keuangan John Healey terkait pemangkasan anggaran skema hijau sebesar lebih dari £3 miliar di Departemen Energi untuk dialihkan ke peningkatan anggaran pertahanan negara.
Pemangkasan tersebut berdampak besar pada program pemanasan rumah ramah lingkungan beranggaran £15 miliar, yang meliputi pengurangan insentif pompa kalor, panel surya atap, serta efisiensi insulasi bangunan. Pendanaan untuk teknologi hidrogen dan penangkapan karbon juga mengalami pemotongan hingga £700 juta. Keputusan ini dinilai membuat Inggris kian tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya dalam mentransisikan sistem pemanas rumah menuju energi bersih.
Peneliti senior dari lembaga pemikir E3G, James Dyson, menggarisbawahi bahwa ketergantungan yang terus berlanjut pada gas akan membuat negara tetap rentan terhadap gejolak ekonomi dan ancaman militer. Selain itu, kebijakan anggaran juga dikritik karena mengizinkan pusat data berskala besar membangun pembangkit listrik fosil mandiri di lokasi proyek, serta tidak menaikkan pajak atas keuntungan mendadak bagi perusahaan energi skala besar.
“Pemerintah membuat langkah mundur di sini. Jika Anda berbicara dengan pakar perubahan iklim mana pun, mereka akan mengatakan masalah terbesar yang harus diatasi adalah pemanas rumah,” ujar Direktur National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA), Andrew Sissons.
Dilema Proyek Rosebank dan Target Kendaraan Listrik
Saat ini, para anggota parlemen fokus mengawal dua keputusan krusial yang akan diambil pemerintah. Pertama adalah mengenai izin pengembangan lapangan minyak Rosebank. Fahnbulleh dilaporkan berencana memblokir proyek tersebut, tetapi Healey mendorong agar proyek terus berjalan. Keputusan akhir atas proyek minyak ini dijadwalkan rampung sebelum akhir tahun.
Kedua adalah rencana penyesuaian target kendaraan listrik (EV) untuk tahun 2030. Seperti dilaporkan The Guardian, jajaran menteri dijadwalkan menggelar pertemuan pekan ini untuk memfinalisasi pemotongan target kendaraan bebas emisi tersebut sebesar kurang lebih seperempat dari target semula.
“The government has some incredibly difficult decisions to make in the coming months … I believe the ZEV [zero emissions vehicle] mandate should stay, and Rosebank should be rejected,” kata anggota parlemen Partai Labour, Catherine Fookes.
Respon dan Pembelaan Pemerintah
Pihak-pihak yang dekat dengan Burnham menegaskan bahwa perdana menteri tetap memahami pentingnya penanganan krisis iklim demi menekan biaya hidup masyarakat di masa depan. Mereka menjelaskan bahwa persetujuan lapangan gas Jackdaw dan pemotongan anggaran dilakukan atas pertimbangan keamanan nasional guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil asing. Mengenai target kendaraan listrik, Burnham dilaporkan menarik diri dari pengambilan keputusan untuk menghindari konflik kepentingan terkait posisi istrinya di perusahaan pengisian daya EV.
Pendukung pemerintah juga menyatakan bahwa pemangkasan skema hijau pada awalnya telah disetujui sejak pemerintahan Keir Starmer. Sebagai kompensasi, pemerintah menghapus PPN dari tagihan listrik guna merangsang konsumen beralih dari penggunaan gas, serta berencana memindahkan beban pungutan lingkungan dari tagihan listrik ke sistem perpajakan umum.
Mengenai langkah perimbangan beban biaya energi tersebut, Kampanyawan Iklim dari Friends of the Earth, Danny Gross, menilai bahwa penghapusan sisa pungutan pada tagihan listrik dan dialihkannya ke perpajakan umum merupakan langkah yang perlu segera direalisasikan agar pembagian biaya menjadi lebih adil bagi masyarakat.
Sumber: World news | The Guardian
