Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi tata kelola nikel di wilayah Sulawesi Tenggara untuk periode 2013 hingga 2025. Kasus rasuah ini turut menyeret pihak lain berinisial Arif Kurniawan.
Penetapan Tersangka Korporasi
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa tim penyidik resmi menetapkan status tersangka korporasi kepada PT Bumi Sentosa Jaya pada Selasa (10/11).
Anang menerangkan bahwa perusahaan tersebut tetap menjalankan kegiatan penambangan nikel secara melawan hukum meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan miliknya telah kedaluwarsa sejak tahun 2014. Sebelum meningkatkan status hukum perusahaan itu, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah memeriksa sebanyak 38 orang saksi.
Lebih lanjut, Anang menyampaikan bahwa penyidikan masih akan terus berjalan untuk mendalami pihak-pihak lain yang dipandang patut dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Arif Kurniawan diidentifikasi sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner yang meraup keuntungan.
Jaringan Perusahaan dan Aktivitas Ilegal
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah membongkar enam korporasi yang berada di bawah kendali Arif Kurniawan. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT Bumi Sentosa Jaya seluas 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, serta PT ANI seluas 106 hektare.
Deretan perusahaan tersebut juga mencakup PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, dan PT HJ. Seluruh entitas usaha itu dioperasikan melalui Holding PT DDA bersama seorang individu berinisial LEI.
Berdasarkan temuan hukum penyidik, PT Bumi Sentosa Jaya bersama PT KAA secara melawan hukum tetap meneruskan kegiatan eksploitasi pertambangan terhitung sejak tahun 2015. Aktivitas pengerukan tersebut dilanjutkan lewat mekanisme suspend, alih-alih menyerahkan kembali izin pertambangan kepada negara setelah masa berlakunya rampung pada 2015.
