Daftar Isi
Informasi pribadi milik lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) dirilis ke publik pada Rabu oleh sebuah situs web nirlaba. Peristiwa ini menandai kebocoran data besar ketiga yang dialami oleh pemerintah Amerika Serikat dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Kelompok Transparansi Publikasikan Data Sensitif
Data yang bocor tersebut mencakup identitas para pejabat yang terlibat dalam operasi penyamaran, intelijen, serta pengawasan. Kelompok transparansi data nirlaba bernama Distributed Denial of Secrets menyatakan bahwa informasi itu diperoleh dari pihak yang menamakan diri mereka “Department of Peace”. Kelompok tersebut kemudian menyerahkan data itu kepada Distributed Denial of Secrets serta seorang jurnalis dan peretas aktivis bernama maia arson crimew.
Pihak DHS menyampaikan melalui sebuah pernyataan resmi bahwa lembaga tersebut mengetahui adanya potensi pelanggaran keamanan data. DHS menegaskan sedang bekerja secara aktif untuk menangani situasi tersebut dengan cepat dan efektif, serta berjanji akan memberikan informasi lanjutan apabila data terbaru telah tersedia.
Rincian Data Pegawai yang Terungkap
Data DHS yang bocor dilaporkan memuat nama, nomor telepon, serta alamat surel dari personel berbagai instansi di bawah naungan DHS. Instansi-instansi tersebut meliputi Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), serta Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA).
Kelompok transparansi data itu juga menyediakan tautan perangkat pencarian daring yang memudahkan masyarakat untuk menelusuri kumpulan data tersebut. Pendiri bersama Distributed Denial of Secrets, Emma Best, menyatakan dalam situs web mereka bahwa kebocoran ini mengidentifikasi personel kunci dalam program deportasi dan ekstradisi DHS yang terus meningkat.
Best berpendapat bahwa alat pencarian tersebut berfungsi menggantikan anonimitas dengan akuntabilitas, membantu kerja jurnalis, serta memfasilitasi pengawasan dari pihak kongres. Kantor berita Reuters melaporkan telah menghubungi tiga pegawai DHS berdasarkan data tersebut dan berhasil mengonfirmasi kebenaran nomor telepon serta detail pribadi mereka.
Pada bulan September, DHS sempat mengumumkan dimulainya peningkatan operasi di kota-kota suaka yang membatasi kerja sama dengan otoritas federal, seiring langkah pemerintahan Trump memperketat penindakan terhadap imigrasi. Lembaga nonpartisan Migration Policy Institute mencatat dalam lembar faktanya bahwa DHS telah memperluas penangkapan dan deportasi dalam beberapa bulan terakhir.
Rangkaian Kebocoran Data Pemerintah AS
Insiden pembocoran data DHS ini merupakan kasus pelanggaran data pemerintah Amerika Serikat yang ketiga dalam beberapa pekan terakhir. Pekan sebelumnya, Departemen Pertahanan menghadapi gugatan class action akibat kebocoran data yang berdampak pada jutaan personel militer yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas.
Sementara itu pada bulan September, kelompok peretas bernama ShinyHunters mengklaim telah mencuri data ribuan pegawai Biro Investigasi Federal (FBI).
