PT Freeport Indonesia menyatakan komitmennya untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang serta pemulihan lingkungan seluas 12.000 hektare sampai masa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perusahaan selesai pada 2041. Pelaksanaan komitmen tersebut mencakup pemulihan area tambang yang sudah tidak aktif, penataan daerah aliran sungai (DAS), serta penanaman hutan mangrove.
Rencana dan Jaminan Pascatambang
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen Rencana Penutupan Tambang dan Rencana Pascatambang kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di samping itu, jaminan pembiayaan untuk pelaksanaan program pascatambang juga telah dipersiapkan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku.
Menurut Tony kepada CNBC Indonesia, ditemui di sela perhelatan COP31 di Antalya, Turki, dikutip Jumat (13/11/2026), kegiatan reklamasi saat ini sudah berjalan pada area-area yang tidak lagi aktif. Walau demikian, PTFI saat ini telah mengajukan perpanjangan IUPK untuk masa setelah 2041 hingga usia tambang berakhir, dan progres pengajuan tersebut telah berada di tangan pemerintah.
Capaian Reklamasi dan Pemulihan Lingkungan
Dari total target seluas 12.000 hektare tersebut, PTFI saat ini sudah mereklamasi 4.000 hektare area tambang yang tidak aktif. Perusahaan juga telah memulihkan sekitar 3.000 hektare DAS di Jayapura serta melakukan penanaman hutan mangrove seluas 2.200 hektare.
Tony menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi serta pemulihan ekosistem tersebut merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ia menekankan bahwa PTFI memiliki komitmen untuk terus berkembang bersama masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Tony menambahkan bahwa tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah lingkungan dan masyarakat yang gagal sehingga perusahaannya harus tumbuh bersama masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
