Ekonomi Politik Transisi Energi dan Masa Depan Industri RI

Transisi energi Indonesia perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar perubahan sumber energi fosil menuju energi baru terbarukan. Di balik target penurunan emisi, pembangunan pembangkit, dan mobilisasi investasi, terdapat persoalan mendasar tentang bagaimana Indonesia mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk membangun sistem energi yang menopang transformasi nasional.

Perspektif Ekonomi Politik

Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, transisi energi pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana sebuah negara menghasilkan energi yang lebih bersih, melainkan juga tentang bagaimana negara menentukan arah investasi, membangun kapasitas industri, dan memperkuat posisi ekonominya dalam persaingan global. Indonesia sendiri menghadapi tantangan kompleks karena kebutuhan energi akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi digital.

Pada saat yang sama, Indonesia harus menjaga keterjangkauan harga energi, keandalan pasokan, keberlanjutan fiskal, serta komitmen penurunan emisi yang tidak selalu berjalan searah. Investasi energi bersih membutuhkan modal besar, infrastruktur pendukung, dan kepastian regulasi, sementara industri nasional memerlukan energi kompetitif agar mampu bersaing tanpa membebani masyarakat maupun anggaran pemerintah.

Setiap keputusan dalam sektor energi pada dasarnya merupakan keputusan mengenai distribusi sumber daya, risiko, dan manfaat ekonomi. Pertanyaan mengenai siapa yang membiayai infrastruktur, menanggung risiko, membagi peran antara badan usaha milik negara dan swasta, serta memperoleh nilai tambah menunjukkan bahwa transisi energi merupakan persoalan pilihan strategis negara.

Alokasi Modal dan Kompleksitas Ekonomi

Selama ini, diskusi mengenai transisi energi sering berpusat pada kebutuhan pembiayaan dan besarnya modal untuk mengembangkan energi terbarukan, memperkuat jaringan transmisi, membangun penyimpanan energi, serta meningkatkan fleksibilitas sistem kelistrikan. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana mengalokasikan modal tersebut secara produktif agar memberikan dampak ekonomi yang optimal.

Indonesia perlu bergerak melampaui pendekatan yang terlalu berorientasi pada megawatt dan kapasitas terpasang. Ukuran keberhasilan seharusnya mencakup kemampuan sistem energi dalam menciptakan produktivitas ekonomi, memperkuat daya saing industri, membuka peluang pengembangan manufaktur domestik, serta mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Berdasarkan pendekatan economic complexity yang dikembangkan oleh Profesor César Hidalgo, kemajuan ekonomi ditentukan oleh kemampuan suatu negara menguasai pengetahuan, teknologi, dan kapabilitas produktif yang semakin kompleks. Momentum pengembangan energi surya, angin, panas bumi, baterai, dan infrastruktur jaringan harus digunakan untuk memperkuat kemampuan rekayasa, manufaktur komponen, pengembangan teknologi, serta rantai pasok domestik.

Pembagian Peran dan Kapasitas Kelembagaan

Transformasi tersebut membutuhkan pembagian risiko yang tepat antara negara dan pasar. Negara bertanggung jawab menetapkan arah strategis, membangun kepastian regulasi, menyediakan infrastruktur dasar, dan mengatasi kegagalan pasar, sementara sektor swasta berperan dalam mobilisasi modal, inovasi teknologi, konstruksi, serta pengoperasian proyek.

Badan usaha milik negara, termasuk PLN, berada pada posisi strategis untuk menjaga keandalan sistem sekaligus mengelola perubahan struktur ketenagalistrikan tanpa membebani ruang fiskal atau menyerahkan seluruh keputusan pada mekanisme pasar yang berpotensi mengabaikan proyek strategis berjangka panjang. Pemerintah perlu membedakan secara jelas antara proyek yang layak dibiayai secara komersial dan proyek yang membutuhkan dukungan negara.

Dukungan fiskal perlu diarahkan secara lebih selektif pada pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas jaringan, dan proyek strategis yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Selain insentif semata, kepastian aturan, konsistensi kebijakan, kredibilitas perencanaan, dan kejelasan pembagian risiko merupakan fondasi yang jauh lebih penting untuk membangun kepercayaan investor.

Agenda tersebut membutuhkan kapasitas kelembagaan yang mampu mengintegrasikan kebijakan energi, industri, fiskal, investasi, dan perdagangan secara terkoordinasi. Ukuran keberhasilan transisi energi Indonesia tidak boleh berhenti pada seberapa banyak energi bersih yang dihasilkan, melainkan pada seberapa besar kemampuan ekonomi nasional yang berhasil dibangun melalui proses tersebut.