Daftar Isi
Pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan aturan sementara baru untuk memperketat pengawasan terhadap operator pusat data di Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Brasil. Kebijakan ini bertujuan membendung akses Beijing terhadap semikonduktor canggih serta daya komputasi yang kerap disewa perusahaan Cina di luar negeri guna melatih model kecerdasan buatan.
Kendala Baru bagi Ambisi AI Cina
Perusahaan-perusahaan asal Cina kini wajib mengantongi izin dari pemerintah Amerika Serikat untuk membeli chip canggih dari Nvidia maupun produsen cip Amerika lainnya. Langkah tersebut memungkinkan Washington memantau pemanfaatan cip tersebut agar tidak dipakai oleh korporasi Cina atau diselundupkan ke Negeri Tirai Bambu.
Berdasarkan riset lembaga pemikir Amerika Serikat, Institute for Progress, sekitar 30 persen tenaga komputasi AI canggih Cina diperkirakan bersumber dari penyewaan di luar negeri atau penyelundupan pada tahun 2027. Kementerian Luar Negeri Cina mengecam aturan anyar tersebut sebagai bentuk pemaksaan ekonomi dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi kepentingan serta hak sah mereka.
Dampak terhadap Lonjakan Pusat Data di Asia Tenggara
Kebijakan ini turut memukul perekonomian Asia Tenggara yang belakangan ini dipadati pusat data, di mana sebagian operator dituduh membantu Cina menghindari pembatasan ekspor cip mutakhir. Salah satu perusahaan yang terseret adalah firma pusat data asal Singapura, Megaspeed, yang mantan direkturnya dicurigai sebagai mata-mata Cina setelah pengunduran diri CEO Nvidia, Jensen Huang.
Megaspeed dituding menyelundupkan cip secara ilegal kepada perusahaan Cina usai membelinya untuk pusat data di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Perusahaan tersebut membantah seluruh tuduhan, menyebut bisnisnya sah dan legal, serta telah menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan investigasi internal menyeluruh. Mereka menambahkan bahwa Alice Huang telah melepas jabatannya sebagai direktur pada akhir tahun 2023 dan meninggalkan perusahaan tahun lalu.
Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyatakan bahwa Brasil beserta keempat negara Asia Tenggara tersebut memiliki risiko pengalihan cip yang lebih tinggi dari normal. Biro tersebut menambahkan bahwa lisensi akan diterbitkan berdasarkan kasus per kasus untuk memastikan teknologi sensitif Amerika Serikat tidak disiasati melalui pengaturan komputasi jarak jauh.
Menurut pakar perdagangan internasional dari Edith Cowan University Australia, Naoise McDonagh, negara-negara seperti Malaysia dan Thailand yang pembangunan pusat datanya sangat didorong oleh pembeli Cina bisa menjadi pihak yang paling terdampak. Kendati demikian, penasihat dari Verisk Maplecroft, Reema Bhattacharya, menilai aturan tersebut kecil kemungkinan menggagalkan seluruh ledakan pusat data karena investasi dari raksasa teknologi besar akan tetap bertahan.
Singapura sebelumnya sempat membatasi pembangunan baru sehingga investasi mengalir ke negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Wilayah Johor di Malaysia dan Batam di Indonesia juga telah menyetujui proyek pusat data senilai miliaran dolar untuk menyerap lonjakan permintaan tersebut dengan menawarkan insentif berupa lahan murah untuk menarik raksasa teknologi Cina seperti Alibaba dan Tencent.
Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand belum memberikan tanggapan ketika dihubungi oleh BBC News. Sementara itu, Singapura menyampaikan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan otoritas terkait di Amerika Serikat untuk memahami aturan baru ini serta mencari cara memfasilitasi akses tepercaya bagi perusahaan lokal. Kementerian Pembangunan, Industri, Perdagangan, dan Jasa Brasil menyatakan pihaknya memantau secara dekat potensi perkembangan dari kebijakan tersebut, sedangkan Malaysia menegaskan terbuka terhadap investasi pusat data namun menolak wilayahnya dipakai untuk menghindari pembatasan ekspor.
Dilema Strategis Washington dan Beijing
Aturan pembatasan ini diumumkan menjelang pertemuan Presiden Trump dengan pemimpin Cina Xi Jinping di Shenzhen. Cina sendiri memprioritaskan kemandirian teknologi nasional dan membutuhkan cip terbaik guna membangun model AI yang kuat.
Sejumlah perusahaan Cina seperti DeepSeek dan MoonShot mampu mendekati pencapaian pesaing asal Amerika Serikat seperti Anthropic dan OpenAI. Institute for Progress mencatat platform AI teratas Amerika Serikat hanya unggul sekitar enam setengah bulan dibandingkan platform terbaik Cina.
Reema Bhattacharya menuturkan bahwa pembatasan di Asia Tenggara dan Brasil telah merampas salah satu jalur paling praktis bagi pengembang AI Cina dalam mengakses kekuatan komputasi tingkat lanjut. Di sisi lain, pengetatan aturan berpotensi mendorong perusahaan Cina beralih ke semikonduktor domestik dan mempercepat inovasi di dalam negeri.
Naoise McDonagh mengungkapkan bahwa situasi tersebut menghadirkan dilema berkepanjangan bagi Washington, antara mempertahankan penjualan cip demi menjaga ketergantungan Cina pada Amerika Serikat atau membatasi akses yang justru berisiko memacu inovasi domestik Cina.
Sumber: BBC News








