Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa PT PLN (Persero) telah menyerahkan Rencana Kebutuhan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) periode 2027. Konsumsi batu bara untuk operasional pembangkit tersebut diperkirakan menembus 173 juta ton.
Antisipasi Kelangkaan dan Spesifikasi Kalori
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengutarakan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) bersama manajemen PLN telah mengelar koordinasi guna mengamankan rantai pasok energi primer. Langkah ini disiapkan agar risiko keterlambatan atau kelangkaan pasokan saat masa transisi tahun dapat dihindari melalui mekanisme pemesanan ulang (*repeat order*) tanpa harus menyusun kontrak baru.
Selain persoalan kuantitas, ketersediaan batu bara sesuai spesifikasi teknis pembangkit juga menjadi prioritas pengawasan. Yuliot menuturkan bahwa gangguan operasional berpotensi terjadi apabila PLTU yang dirancang menggunakan batu bara berkalori menengah justru mendapat suplai bahan bakar berkalori rendah. Oleh karena itu, pengawasan bersama lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan energi primer.
Proyeksi 2026 dan Tipisnya Cadangan Daya Listrik
Pada periode 2026, total kebutuhan batu bara untuk PLN dan produsen listrik swasta (IPP) diperkirakan mencapai 142 juta ton. Sebagai langkah pengamanan, Kementerian ESDM menetapkan alokasi kewajiban pasar domestik (*domestic market obligation*/DMO) batu bara hingga 215 juta ton.
Dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD di Jakarta pada Senin (9/11/2026), Yuliot turut memaparkan kondisi kapasitas kelistrikan nasional. Saat ini total kapasitas terpasang secara nasional berada di kisaran 79 Giga Watt (GW), dengan daya mampu pasok sebesar 55 GW dan beban puncak pemakaian mencapai 54 GW.
Kondisi tersebut menempatkan cadangan daya listrik (*reserve margin*) nasional pada posisi yang terbilang krusial, yaitu hanya sekitar 1 GW. Margin yang relatif tipis ini dinilai rawan terhadap gangguan teknis mendadak pada pembangkit skala besar, yang dapat berdampak pada kestabilan sistem secara keseluruhan sebagaimana gangguan kelistrikan yang pernah terjadi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Pulau Jawa.
