Trump Usulkan Aturan Tunjangan Pengangguran Ketat di AS

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengusulkan aturan baru yang memperketat syarat pengajuan tunjangan pengangguran. Dalam proposal tersebut, setiap pemohon diwajibkan membuktikan bahwa mereka telah melakukan minimal lima aktivitas pencarian kerja setiap minggunya untuk bisa memperoleh bantuan dana.

Peningkatan Integritas dan Efisiensi Anggaran

Pemerintahan Donald Trump menyebut usulan ini sebagai langkah untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam sistem asuransi pengangguran yang dikelola bersama oleh pemerintah federal dan negara bagian. Sekretaris Tenaga Kerja Keith Sonderling menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan membantu para pencari kerja memperoleh pekerjaan lebih cepat serta memastikan penggunaan anggaran pembayar pajak secara efisien.

Melalui pernyataan tertulisnya di platform X, Sonderling menegaskan bahwa jaminan pengangguran dimaksudkan sebagai bantuan sementara selama proses pencarian kerja baru, bukan sebagai pembayaran gaji permanen dari uang pajak. Proposal kebijakan ini kini memasuki masa sanggah atau konsultasi publik selama 60 hari.

Dampak bagi Pencari Kerja dan Pemerintah Daerah

Saat ini, belum ada standar seragam di seluruh wilayah AS mengenai batas minimal aktivitas pencarian kerja. Hukum federal memang mengharuskan setiap negara bagian memiliki aturan pencarian kerja, namun pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menentukan kriteria kelayakan, besaran dana mingguan, hingga durasi bantuan yang umumnya dibatasi maksimal enam bulan.

Aktivitas yang dapat dihitung sebagai pencarian kerja bervariasi bergantung pada regulasi negara bagian, seperti mengirimkan lamaran pekerjaan, membuat profil di situs lowongan kerja, atau menghadiri acara jejaring profesional. Usulan baru dari pemerintah pusat ini mendorong negara bagian untuk mengakomodasi beragam jenis kegiatan pencarian kerja tersebut.

Senior Director of Economic Security and Worker Transitions di National Employment Law Project, Michele Evermore, menyebutkan bahwa saat ini baru empat negara bagian yang mewajibkan minimal lima pencarian kerja per minggu, sementara sisanya menetapkan batas yang lebih rendah. Menurut analisisnya, perubahan aturan secara sepihak oleh Departemen Tenaga Kerja tanpa arahan jelas dari Kongres merupakan hal yang sangat tidak biasa.

Evermore juga menilai kebijakan ini berpotensi menyulitkan warga yang tidak memiliki lima opsi lamaran setiap minggunya. Di sisi lain, negara bagian diperkirakan harus menanggung beban biaya hingga ratusan ribu dolar untuk memperbarui formulir pendaftaran, penyesuaian sistem teknologi, serta merombak regulasi lokal mereka agar selaras dengan aturan baru tersebut.

Tantangan di Tengah Pasar Kerja

Usulan ketat ini muncul di tengah kondisi pasar kerja AS yang digambarkan para ekonom sedang berada pada fase tingkat perekrutan rendah dan tingkat pemutusan hubungan kerja yang juga rendah. Rendahnya perputaran tenaga kerja di pasar saat ini berdampak pada makin terbatasnya peluang bagi para pencari kerja.

Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan jumlah penganggur jangka panjang, yakni warga yang kehilangan pekerjaan selama lebih dari enam bulan. Data per Oktober menunjukkan bahwa sekitar 27,6 persen dari total penganggur di AS masuk dalam kategori penganggur jangka panjang, meningkat dari posisi 20,5 persen pada tiga tahun sebelumnya.