Daftar Isi
Pinjaman besar yang disetujui oleh Bank Investasi Eropa (EIB) untuk perusahaan dirgantara Airbus memicu ketidakpuasan dari pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat merusak gencatan senjata dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang telah disepakati sebelumnya.
Tuduhan Pelanggaran Perjanjian
EIB, yang merupakan lembaga pembiayaan Uni Eropa, menyetujui pinjaman hingga 3 miliar euro atau setara dengan 3,4 miliar dolar AS untuk Airbus pada bulan Juni. Namun, penasihat perdagangan Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pinjaman tersebut melanggar perjanjian dukungan negara antara Uni Eropa dan AS yang dibuat pada tahun 2021.
Perwakilan Dagang AS Jamieson Grier mengungkapkan kekecewaannya pada akhir Oktober, menyatakan bahwa Prancis, Jerman, dan Spanyol secara agresif mendukung Airbus untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas pekerja dan bisnis dirgantara AS, seperti dilaporkan oleh Deutsche Welle: DW.com – Top Stories (dw.com). Ia juga menyoroti kurangnya transparansi mengenai ketentuan pinjaman tersebut.
Sementara itu, juru bicara Uni Eropa menegaskan bahwa pinjaman itu bukan merupakan subsidi dan pihaknya terus menjalin kontak erat dengan Kantor Perwakilan Dagang AS untuk memberikan seluruh informasi yang diperlukan. Juru bicara Airbus menyatakan bahwa perusahaan secara aktif melibatkan otoritas terkait dan bersedia membagikan informasi lebih lanjut mengenai pinjaman tersebut kepada pemerintah.
Sengketa Lama yang Kembali Memanas
Airbus dan perusahaan AS, Boeing, sebelumnya terlibat dalam sengketa dagang perusahaan selama 17 tahun. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pernah memutuskan bahwa kedua belah pihak sama-sama memberikan subsidi negara, yang berujung pada pengenaan tarif dan pembalasan selama bertahun-tahun.
Kesepakatan untuk menghentikan tarif dengan ketentuan ketat mengenai dukungan negara akhirnya dicapai pada tahun 2021 dan diperkuat pada tahun 2025. Namun, perselisihan terbaru ini dikhawatirkan para ahli dapat membuka kembali sengketa lama dan mengancam perjanjian tarif yang lebih luas.
Inu Manak, peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, mengatakan kepada Deutsche Welle: DW.com – Top Stories (dw.com) bahwa isu ini selalu muncul kembali karena sifatnya yang terus berulang. Menurutnya, saat ini AS baru menunjukkan ketidakpuasan sebelum mengambil eskalasi lebih lanjut, dan pembicaraan antara kedua belah pihak harus segera dilakukan.
Perdebatan Status Pinjaman
Pusat perselisihan saat ini adalah apakah pinjaman korporat terbesar yang pernah diotorisasi oleh EIB tersebut memenuhi syarat sebagai dukungan negara yang ilegal. Perwakilan Komisi Eropa menegaskan bahwa pinjaman dari EIB merupakan pinjaman standar dengan ketentuan pasar, mengenakan bunga, dan harus dilunasi secara penuh.
Pihak bank dan Airbus juga menegaskan bahwa fasilitas pendanaan tersebut berjalan sesuai prosedur yang mapan dan sepenuhnya konsisten dengan prinsip ketentuan pasar dalam perjanjian tahun 2021. Di sisi lain, Fredrik Erixon selaku direktur pendiri European Center for International Political Economy menilai batasan antara subsidi dan pinjaman masih kabur, sehingga investigasi menyeluruh dari WTO diperlukan untuk menetapkan fakta.
Isu potensial lainnya menyangkut pemanfaatan dana 3 miliar euro tersebut, termasuk alokasi untuk penelitian dan pengembangan serta porsi pendanaan yang mendukung aktivitas pertahanan dibandingkan pengembangan pesawat komersial. Inu Manak menambahkan bahwa penentuan status subsidi ilegal bergantung pada ketentuan spesifik kredit dan bukti kerugian bisnis yang dialami oleh Boeing.
Boeing sendiri tercatat sebagai pihak yang pertama kali meminta perwakilan dagang AS pada bulan Juli untuk turun tangan terkait pinjaman tersebut, yang dikaitkan dengan rencana Airbus mengembangkan program pesawat berlorong tunggal baru. Erixon mencatat bahwa industri dirgantara memang sangat kompleks akibat tingginya kontrak pertahanan pemerintah dan biaya riset yang besar, di mana Boeing juga menerima kontrak penelitian militer dari pemerintah AS untuk keperluan pengembangan teknologi penerbangan sipil mereka.
Potensi Langkah Lanjutan
Inu Manak memperkirakan langkah logis berikutnya bagi AS adalah meluncurkan investigasi Bagian 301 untuk menentukan apakah pinjaman tersebut melanggar perjanjian perdagangan internasional atau membatasi perdagangan AS. Ia menilai pemerintahan Trump memiliki potensi untuk menggunakan isu ini sebagai alat tawar dan mengancam perjanjian perdagangan bilateral yang lebih luas.
Fredrik Erixon sepakat bahwa dinamika sektor dirgantara yang menuntut investasi pemerintah lebih besar akibat peningkatan belanja militer menjadi akar permasalahan mendasar. Perkembangan ini dinilai mengarah pada persaingan subsidi negara di mana kedua perusahaan membutuhkan aliran dana yang semakin besar.








