Beberapa jam sebelum Iran mengklaim telah menyerang sistem radar peringatan dini militer Amerika Serikat di Bahrain pada Jumat (14/11) pagi, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dirinya telah meminta perunding utama negaranya, Wakil Presiden JD Vance, untuk menghentikan upaya kesepakatan dengan Teheran. Trump menegaskan bahwa negaranya tidak memerlukan perjanjian apa pun dengan Iran.
Perintah Baru untuk JD Vance
Melalui platform Truth Social, Trump menuliskan bahwa ia telah meminta Wakil Presiden Vance agar mengalihkan perhatian penuhnya pada masalah korupsi dan kejahatan masif yang terjadi di kota-kota serta negara bagian yang dikuasai oleh Partai Demokrat di seluruh AS. Perintah tersebut muncul setelah Partai Demokrat secara mengejutkan berhasil merebut kendali Kongres dalam pemilihan paruh waktu.
Vance sendiri dikenal sebagai kritikus terhadap perang AS-Israel melawan Iran. Ia sempat menyalahkan serangan militer Trump ke Iran serta krisis energi dan inflasi yang menyusul di AS sebagai penyebab kekalahan Partai Republik di Kongres. Kendati demikian, Vance sebelumnya memimpin negosiasi AS pada bulan April di Islamabad dan membantu mengamankan nota kesepahaman bulan Juni, kendati kesepakatan itu kemudian runtuh akibat perbedaan penafsiran mengenai kendali atas Selat Hormuz.
Analis politik menilai penilaian blak-blakan Vance merupakan upaya untuk menjauhkan diri dari perang Trump melawan Iran, di tengah peringkat persetujuan karier presiden yang berada di titik terendah. Pada Juni lalu di KTT G7 di Prancis, Trump bahkan sempat berkelakar di hadapan para wartawan bahwa jika rencana tersebut berhasil ia akan mengambil pujian, namun jika gagal ia akan menyalahkan Vance.
Dinamika Militer dan Upaya Diplomatik
Ketegangan di kawasan terus berlanjut setelah Iran menyatakan telah menyerang dan menghancurkan sistem radar peringatan dini milik militer AS di Bahrain sebagai pembalasan atas serangan udara terhadap menara telekomunikasi di Kota Pelabuhan Sirik, Iran selatan. Sementara itu, sejumlah kapal komersial yang mencoba melintasi Selat Hormuz dilaporkan terkena ranjau angkatan laut atau diserang militer Iran dalam sepekan terakhir, meski Trump bersikeras bahwa Washington tetap menguasai jalur air krusial tersebut.
Ketua Parlemen sekaligus perunding utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke status quo sebelum perang, di mana kapal komersial bisa melintas bebas tanpa membayar tol. Ghalibaf menyebut Teheran telah menyampaikan proposal gencatan senjata yang memuat tujuh kondisi kepada Washington melalui mediator Qatar dan kini sedang menunggu tanggapan resmi.
Aniseh Bassiri Tabrizi, peneliti asosiasi di lembaga think tank Chatham House, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa situasi saat ini masih berada dalam kondisi tanpa perang dan tanpa perdamaian yang kecil kemungkinan akan berubah dalam waktu dekat. Sementara itu, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan pihaknya bekerja sepanjang waktu untuk menjaga selat tetap terbuka, meski lembaga maritim dan perusahaan asuransi terus memperingatkan bahaya melintasi jalur pelayaran tersebut.
