Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan di Ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat pada Kamis (12/11) lalu. Insiden pencopotan tersebut juga diwarnai kejadian foto yang sempat diletakkan dalam posisi terbalik setelah dicopot dari dinding.
Penjelasan Ketua DPRD Jabar
Foto tersebut diturunkan di tengah kegiatan audiensi bersama aliansi masyarakat sipil di gedung DPRD. Seperti dilaporkan detikcom, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menyatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui peristiwa tersebut.
Buky menyebutkan tidak ada instruksi apa pun untuk menurunkan ataupun membalikkan foto wakil presiden itu. Dirinya mengaku terkejut saat foto Gibran yang berada dalam posisi terbalik menjadi sorotan publik dan memunculkan tudingan bahwa pimpinan DPRD tidak beretika.
Menurut Buky, kegiatan audiensi adalah bagian dari wujud keterbukaan DPRD dalam menampung aspirasi publik. Sebagai rumah rakyat, lembaga legislatif tersebut memiliki kewajiban untuk menerima kelompok masyarakat yang hendak menyampaikan tuntutannya.
Buky mengatakan surat permohonan audiensi dari kelompok masyarakat sipil Jawa Barat sebenarnya diterima sehari sebelum muncul kabar pengunduran diri Wakil Presiden. Di dalam surat tersebut, tercantum sekitar enam poin tuntutan yang hendak disampaikan kepada pimpinan dewan.
Setelah pertemuan selesai, para peserta meminta untuk melakukan sesi foto bersama. Pada saat itulah Buky melihat seseorang membawa foto Gibran, namun karena posisinya berada di pinggir, ia mengaku tidak menyadari foto tersebut kemudian diletakkan secara terbalik.
Buky menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi resmi kepada Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat melalui koordinator kelompok tersebut. DPRD Jabar berencana melayangkan surat guna meminta penjelasan ihwal pihak yang menurunkan serta membalikkan foto itu.
Tanggapan Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut angkat suara menanggapi pencopotan dan pembalikan foto Gibran di gedung DPRD Jabar. Sosok yang akrab disapa Demul itu menyayangkan aksi tersebut.
Dedi menyatakan bahwa penyampaian sikap politik merupakan bagian dari hak demokrasi setiap orang. Kendati demikian, kebebasan dalam berpendapat tetap harus diiringi dengan rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi adab.
Ia berpandangan bahwa pencopotan foto di area kantor pemerintahan seharusnya melalui mekanisme yang benar. Terlebih lagi, Ruang Banggar merupakan lokasi tempat DPRD bersama pemerintah daerah melaksanakan pembahasan dan pengambilan keputusan anggaran.
Dedi juga menyayangkan cara pencopotan foto Gibran yang kemudian dibawa dalam posisi terbalik dan diletakkan di atas kursi. Menurutnya, tindakan semacam itu patut menjadi perhatian bersama.
Dedi meminta kelompok masyarakat serta aktivis yang terlibat dalam pencopotan foto tersebut agar memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Dedi mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga iklim demokrasi yang terbuka sekaligus beradab. Ia juga mengimbau publik agar menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat terkait proses penentuan wakil presiden selanjutnya.
