UK Kaji Perubahan Hukum Cepat untuk Batasi Penggunaan NDA

Pemerintah Inggris mempertimbangkan cara untuk mengubah undang-undang secara cepat guna memperluas perlindungan yang melarang penggunaan perjanjian kerahasiaan atau nondisclosure agreement (NDA) untuk menutupi pelecehan maupun diskriminasi. Langkah ini mencuat menyusul laporan investigasi terhadap pesohor televisi David Walliams.

Perluasan Perlindungan NDA

Kebijakan tersebut dapat mencakup perluasan aturan yang melarang penggunaan NDA untuk membungkam seorang pekerja, agar ketentuan serupa juga berlaku bagi pihak lain seperti pekerja lepas atau sukarelawan. Berdasarkan investigasi yang dilaporkan oleh The Guardian dan ITV News, Walliams dituduh menggunakan kekuasaan serta statusnya untuk memangsa perempuan muda demi hubungan seksual, dan terdapat laporan bahwa NDA digunakan oleh pihak pemberi kerja untuk membungkam setidaknya satu perempuan yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Di sisi lain, Walliams yang dikenal sebagai tokoh televisi dan penulis buku anak-anak membantah seluruh tuduhan salah laku yang diarahkan kepadanya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan (Employment Rights Act) saat ini sebenarnya sudah melarang penggunaan NDA untuk mencegah pekerja mengungkapkan potensi pelecehan atau diskriminasi, dan sebuah konsultasi pemerintah baru-baru ini sempat mengkaji gagasan untuk memperluas perlindungan tersebut secara lebih luas. Upaya itu diperkirakan akan dipercepat setelah pertemuan antara Menteri Kebudayaan Lisa Nandy dan perwakilan dari sektor televisi, film, penerbitan, serta olahraga pada pekan depan guna membahas opsi perlindungan baru.

Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa pihaknya tengah meneliti celah-celah hukum yang dapat diubah dengan cepat tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang. Menurut pejabat tersebut, memperluas perlindungan NDA di luar status karyawan tetap merupakan salah satu fokus utama yang sedang dikaji.

Dukungan Kampanye dan Tanggapan Pemerintah

Berdasarkan undang-undang lain yang berlaku, NDA tidak dapat digunakan untuk menghalangi korban atau saksi kejahatan memberikan keterangan kepada pihak berwenang tertentu seperti kepolisian atau regulator. Perubahan lain yang mungkin dilakukan adalah memperluas perlindungan tersebut agar masyarakat dapat leluasa berbicara mengenai tindakan kriminal kepada siapa saja, termasuk kepada media massa.

Para pegiat sebelumnya telah mendesak adanya pengamanan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan NDA, bahkan sebelum tuduhan terhadap Walliams mengemuka maupun sebelum pemenjaraan Russell Brand atas kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual. Zelda Perkins, mantan sekretaris pribadi produser Hollywood Harvey Weinstein yang pernah mendobrak NDA dan kini menjadi pegiat terkemuka menentang penyalahgunaan dokumen tersebut, menyatakan harapannya agar pemerintah—khususnya Departemen Bisnis, Inovasi, Sains, dan Perdagangan (DBIST)—terdorong oleh kasus Walliams.

Ketika menjawab pertanyaan di Dewan Perwakilan Rakyat (Commons), Lisa Nandy sepakat mengenai pentingnya menghentikan penyalahgunaan NDA yang dinilai menjadi inti dari masalah pembungkaman paksa. Nandy menuturkan bahwa dirinya bekerja sama erat dengan rekan-rekan di Kementerian Kehakiman (MoJ) dan telah membahas masalah tersebut, yang juga akan menjadi agenda dalam pertemuan meja bundar bersama industri kreatif pada pekan depan.

Rencana Perubahan Aturan Terkait Anak

Dalam langkah terpisah yang berjangka waktu sedikit lebih panjang, pemerintah juga berencana mengubah undang-undang agar setiap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual penetratif dengan anak di bawah usia 16 tahun secara otomatis dapat didakwa dengan tuduhan pemerkosaan. Usulan ini merupakan rekomendasi dari tinjauan Louise Casey mengenai geng pembiak (grooming gangs) yang dipublikasikan tahun lalu, menyusul kekhawatiran bahwa beberapa anggota geng dapat lolos dengan dakwaan yang lebih ringan berkat alasan klaim persetujuan dari korban.

Lady Casey mendesak adanya tindakan yang lebih cepat demi melindungi anak-anak serta generasi muda dari figur-figur berpengaruh, sekaligus meminta para menteri segera mengubah hukum untuk menutup celah tersebut. Menanggapi desakan itu, seorang pejabat menyatakan bahwa proses tersebut sebenarnya sudah berjalan, namun tekanan kini meningkat untuk bergerak lebih cepat menyusul berbagai peristiwa yang terjadi.