Parlemen Spanyol mengesahkan langkah-langkah untuk membatasi penggusuran dan spekulasi real estat guna meningkatkan keterjangkauan perumahan, sehari setelah aksi mogok nasional terkait krisis tersebut. Pengesahan oleh majelis rendah parlemen sementara Spanyol ini dilakukan pada Kamis, sementara masa berlaku aturan tersebut bergantung pada hasil pemilihan umum sela yang dijadwalkan pada November.
Respons Oposisi dan Aksi Protes Publik
Partai oposisi utama, Partai Rakyat yang berhaluan konservatif, menyatakan akan mencabut kebijakan pemerintah sayap kiri tersebut jika berkuasa, kondisi yang menurut jajak pendapat berpeluang terjadi. Gelombang unjuk rasa besar menentang mahalnya harga hunian melanda negara itu pada September setelah tayangan televisi mengenai penggusuran Maria del Carmen Abascal, yang dikenal sebagai Maricarmen yang berusia 87 tahun, mengejutkan banyak warga Spanyol. Kamp-kamp protes bermunculan di sejumlah kota, dengan konsentrasi terbesar di alun-alun Puerta del Sol, Madrid. Kematian Maricarmen berikutnya pada bulan Oktober memicu kemarahan nasional, yang mendorong pemerintahan minoritas Perdana Menteri Pedro Sanchez untuk segera menghadirkan dua dekrit.
Sanchez menyerukan pemilihan umum yang sebelumnya dijadwalkan pada 2027 sebagai respons atas kegagalan parlemen meloloskan dekrit yang mencakup perlindungan lebih besar bagi penyewa dari penggusuran dan pembaruan kontrak otomatis. Partai Rakyat dan partai konservatif lainnya bersekutu untuk menolak kebijakan tersebut dengan alasan undang-undang itu berdampak buruk pada pasar perumahan, serta mengusulkan pembangunan masif sebagai solusi krisis. Pada Rabu, ratusan ribu warga Spanyol turun ke jalan dalam aksi mogok selama 24 jam akibat lonjakan biaya sewa dan tingginya biaya hidup yang diserukan oleh serikat buruh utama setelah dekrit tersebut diblokir. Sanchez kemudian memperkenalkan dua dekrit baru yang hampir identik dengan yang ditolak dan diajukannya kepada dewan parlemen yang lebih kecil pada Kamis.
Rincian Dekrit Perumahan
Dekrit pertama disahkan dengan perolehan suara 35 banding 34 dan mencakup ketentuan yang memperpanjang perlindungan penggusuran bagi penyewa yang dinilai oleh layanan sosial berada dalam posisi rentan secara finansial atau sosial, selama otoritas daerah tidak mampu menyediakan hunian alternatif. Upaya lain untuk meredam spekulasi properti dilakukan melalui pelarangan perusahaan sektor real estat membeli properti di bawah 70 persen dari nilai pasar.
Akan tetapi, aturan kedua tersebut ditolak dengan perolehan 34 banding 35 suara setelah partai tengah-kanan Basque bergabung dengan blok sayap kanan meskipun sempat mendukung dekrit pertama. Penolakan itu didasari kekhawatiran bahwa aturan tersebut dapat memicu pemilik rumah menarik properti mereka dari pasar sewa, sehingga mengakibatkan penurunan pasokan serta lonjakan harga yang lebih tinggi.
