Gibran Temui Prabowo untuk Sampaikan Niat Mundur dari Wapres

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pertemuan Selama Dua Jam Setengah di Istana

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan antara kedua pemimpin negara itu berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di Istana, Jakarta Pusat. Pertemuan itu membahas dinamika yang sedang berkembang terkait dengan sejumlah keputusan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo menyampaikan pernyataan resmi dalam konferensi pers, “Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA.”

Respons Presiden Prabowo Subianto

Menurut Prasetyo, Kepala Negara tidak memberikan penolakan atas niat pengunduran diri yang disampaikan oleh wakilnya tersebut. Presiden justru memberikan berbagai masukan kepada Gibran dalam menyikapi situasi yang ada.

Dia menambahkan, “Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.”

Latar Belakang Dinamika Politik

Dinamika politik tersebut bermula dari putusan MK yang menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar untuk menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas dari luar negeri. Situasi semakin berkembang setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat keterangan pendidikan milik Gibran tidak sah dan batal.

Kedua putusan dari lembaga peradilan tersebut kemudian memicu berbagai desakan dari publik agar Gibran segera mengundurkan diri atau dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahkan telah menandatangani usul penggunaan hak menyatakan pendapat guna membahas nasib Gibran selanjutnya.