Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) resmi mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi, Lyft. Pemerintah menuduh perusahaan beserta para pengemudinya secara rutin menolak memberikan layanan kepada penumpang penyandang disabilitas.
Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Disabilitas
Gugatan tersebut menyoroti penolakan terhadap penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu mobilitas seperti kursi roda lipat, serta penumpang yang membawa hewan pemandu terlatih. DOJ menyatakan tindakan Lyft dan para pengemudinya melanggar Judul III dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika Serikat (ADA) tahun 1990, yang melarang perusahaan transportasi melakukan diskriminasi atas dasar disabilitas.
Selain menolak memberikan layanan, Lyft dituduh mengenakan biaya pembatalan kepada penumpang yang menjadi korban penolakan tersebut. Perusahaan juga dinilai enggan menyesuaikan kebijakan dan praktiknya guna mencegah diskriminasi, termasuk melarang penumpang dengan keterbatasan mobilitas untuk duduk di kursi depan saat dibutuhkan.
Kasus Berulang dan Tuntutan Ganti Rugi
Kasus ini bukan pertama kalinya Lyft menghadapi tuduhan serupa dari Departemen Kehakiman AS. Seperti dilaporkan Engadget, Lyft pernah menyetujui kesepakatan damai di luar pengadilan dengan DOJ pada 2020 setelah penyelidikan atas laporan pengguna kursi roda di Los Angeles. Meskipun saat itu Lyft berjanji membayar ganti rugi dan memperbarui kebijakan terkait penggunaan kursi roda, DOJ menyimpulkan bahwa perubahan yang dilakukan belum memadai.
Melalui gugatan baru ini, DOJ menuntut ganti rugi sebesar 53 juta dolar AS untuk para penumpang disabilitas yang mengajukan keluhan kepada Lyft maupun kepada pemerintah. DOJ juga meminta pengadilan memerintahkan Lyft untuk memberikan pelatihan ADA kepada para pengemudinya.
Pihak Lyft membantah tuduhan yang dilayangkan DOJ tersebut. “Discrimination has no place in the Lyft community,” tegas perusahaan dalam peryataannya. Lyft menambahkan bahwa mereka telah memiliki kebijakan lama yang mewajibkan pengemudi mengakomodasi penumpang dengan hewan pemandu atau alat mobilitas lipat, dan pengemudi yang melanggar akan menghadapi sanksi berat hingga pemblokiran akun secara permanen.
Tindakan hukum terhadap Lyft ini memperpanjang langkah DOJ dalam menindak dugaan diskriminasi di industri transportasi daring. Pada tahun sebelumnya, lembaga tersebut juga mengajukan gugatan serupa terhadap Uber di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California atas tuduhan rutin menolak melayani penumpang penyandang disabilitas.
