Kritik Kebijakan Tambang Batu Bara Premier NSW Chris Minns

Keputusan Mahkamah Agung Australia yang menetapkan tanggung jawab atas emisi dari pembakaran batu bara ekspor sempat memberikan harapan bagi kelompok masyarakat di Hunter Valley, New South Wales. Namun, rencana Premier NSW Chris Minns untuk menerbitkan undang-undang khusus demi meloloskan ekspansi tambang batu bara justru menuai kecaman luas.

Kemenangan Hukum Kelompok Masyarakat

Kelompok Denman Aberdeen Muswellbrook Scone Healthy Environment Group yang dipimpin oleh dua guru sains pensiunan, Wendy Wales dan Tony Lonergan, sebelumnya memenangkan gugatan hukum terhadap perusahaan tambang MACH Energy. Perjuangan selama empat tahun tersebut mempersoalkan dampak polusi iklim dari proyek Mount Pleasant Optimisation Project di Muswellbrook. Mahkamah Agung memutuskan bahwa syarat untuk mengurangi polusi iklim dari pembakaran batu bara Australia di luar negeri belum dipertimbangkan secara layak ketika proyek tersebut memperoleh persetujuan awal dari New South Wales.

Kepentingan pertambangan langsung menyebut putusan pengadilan tersebut sebagai ancaman bagi investasi, sementara kalangan pegiat menilai investasi semacam itu hanya memicu bencana akibat iklim yang semakin parah. Kendati demikian, tidak sampai dua minggu setelah putusan itu keluar, Premier NSW Chris Minns mengumumkan rencana undang-undang khusus untuk membiarkan perusahaan batu bara yang sama meningkatkan produksi di Mount Pleasant hingga hampir sepertiganya. Langkah ini melewati proses perencanaan rutin di tingkat negara bagian serta pengawasan dari pengadilan.

Polemik Lapangan Kerja dan Aturan Hukum

Chris Minns berdalih bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi empat ratus lapangan kerja, meskipun tambang itu sendiri telah memiliki izin beroperasi hingga tahun 2032. Kebijakan ini dipertanyakan karena membiarkan aturan diubah setelah warga biasa berjuang bertahun-tahun demi menegakkan hukum di pengadilan tertinggi negara. Di sisi lain, sang premier menyatakan bahwa dirinya bergulat dengan dilema antara kepentingan lingkungan dan penciptaan lapangan kerja yang keduanya dianggap sama penting.

Berdasarkan pandangan Badan Energi Internasional (IEA) sejak tahun 2021, dunia telah memiliki cadangan batu bara, gas, dan minyak yang cukup untuk masa transisi energi menuju emisi nol bersih global pada tahun 2050 tanpa memerlukan tambang baru. Pengalaman pribadi penulis artikel, Jack Egan, yang kehilangan rumahnya akibat kebakaran hutan hebat pada Malam Tahun Baru 2019, memperkuat desakan agar pemerintah menghentikan persetujuan bahan bakar fosil baru.

Langkah Hukum ke Tingkat Internasional

Terinspirasi oleh ketekunan Wales dan Lonergan, sepuluh warga Australia termasuk Egan membawa persoalan ini ke Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kasus yang disebut Hard Truths tersebut meminta PBB untuk menilai apakah pemerintah Australia melanggar hak asasi manusia melalui dukungan dan persetujuan ekspor batu bara serta gas yang memperparah perubahan iklim. Upaya hukum internasional ini ditempuh setelah berbagai cara di dalam negeri dinilai belum membuahkan hasil untuk menghentikan perluasan tambang dan pembukaan ladang gas baru.