Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ resmi membentuk sebuah unit baru bernama Super Intelligence Task Force atau DOJ-SITF. Satuan tugas ini dibentuk dengan mandat untuk memastikan teknologi kecerdasan buatan yang berpusat di Amerika Serikat tidak disalahgunakan oleh pihak asing, sindikat kriminal lintas negara, maupun pelaku penipuan baik perorangan maupun korporasi.
Kepemimpinan dan Kebijakan
Unit baru ini dipimpin oleh Stanley Woodward dan Stephen Weiss, yang berada di bawah komando Jaksa Agung Todd Blanche. Dalam siaran pers pembentukan unit tersebut, Todd Blanche menyatakan bahwa pengembangan teknologi ini akan terus didorong oleh para inovator dalam negeri. Seperti dilaporkan Engadget, penunjukan tersebut menarik perhatian karena rekam jejak Blanche yang sebelumnya pernah menghadapi tuduhan penipuan terkait skema kripto, kini justru memimpin badan yang menginvestigasi penipuan di sektor kecerdasan buatan.
“SI development will continue to be powered by American innovators,” ujar Blanche dalam pernyataan resminya. “The SI Task Force at the Department of Justice will facilitate our partnership with SI Force Chair Jay Clayton as we ensure critical SI technologies serve the American people and are not manipulated by bad actors at home or abroad.”
Penggunaan Istilah Super Intelligence
Pemerintahan Presiden Donald Trump tetap konsisten menggunakan istilah “super intelligence” atau SI, sebuah istilah yang dicetuskan oleh sang presiden beberapa pekan sebelumnya. Penggunaan istilah ini sempat memicu kebingungan publik lantaran dunia global telah terbiasa menggunakan sebutan kecerdasan buatan atau AI selama bertahun-tahun. Presiden Trump bahkan dilaporkan melarang penggunaan istilah kecerdasan buatan setelah merasa kesal karena media The Wall Street Journal tidak langsung mengadopsi pilihan penamaan tersebut.
Di sisi lain, para pemimpin perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat berada dalam situasi yang dilematis demi melindungi kepentingan bisnis mereka. Sejumlah perusahaan teknologi tercatat memberikan dukungan kepada pemerintahan, mulai dari Google yang mengikuti perubahan penamaan geografis hingga Meta yang menghentikan program keragaman dan pemeriksaan fakta pihak ketiga. Perusahaan-perusahaan ini masih sangat bergantung pada kontrak pemerintah, meskipun dominasi mayoritas Demokrat yang baru terpilih diprediksi akan segera memulai penyelidikan terhadap aktivitas mereka selama dua tahun terakhir.
