Mahkamah Agung Denmark dijadwalkan mengeluarkan putusan penting terkait apakah kebijakan negara yang mengklasifikasikan penduduk dengan latar belakang non-Barat dilindungi oleh undang-undang diskriminasi rasial. Kasus ini bermula dari banding yang diajukan oleh para warga yang diusir dari kompleks perumahan Nøjsomhed-Sydvej di Helsingør, sebuah kota di utara Kopenhagen.
Implikasi Kebijakan Kontroversial
Banding tersebut dapat membawa dampak luas bagi warga lain yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat undang-undang kontroversial yang sebelumnya dikenal sebagai “undang-undang ghetto”. Saat ini, pemerintah merujuk kawasan-kawasan terdampak tersebut sebagai “masyarakat paralel”.
Para warga yang sebelumnya telah kalah di pengadilan tingkat bawah berargumen bahwa pengusiran yang dilakukan oleh asosiasi perumahan bertujuan memangkas jumlah penduduk berlatar belakang non-Barat. Langkah itu dilakukan untuk mencegah kawasan tersebut dikategorikan sebagai ghetto sehingga tunduk pada undang-undang terkait. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya berargumen bahwa klasifikasi tersebut tidak ada kaitannya dengan etnis.
Pada bulan Desember lalu, Mahkamah Eropa memutuskan bahwa undang-undang tersebut berpotensi melanggar hukum. Aturan itu mewajibkan asosiasi perumahan memangkas perumahan nirlaba sebesar 40 persen selambat-lambatnya pada tahun 2030, yang dapat ditempuh melalui penjualan, pembongkaran properti, atau pemutusan Perjanjian sewa penyewa.
Kebijakan ini turut mencakup pembongkaran blok apartemen di kawasan yang sebelumnya dicap sebagai ghetto keras atau kini disebut kawasan transformasi. Syaratnya, setidaknya separuh dari populasi di wilayah tersebut berlatar belakang non-Barat. Sementara itu, wilayah lain dengan kondisi sosioekonomi serupa seperti tingkat pengangguran atau kejahatan yang tinggi tidak dikenai tindakan tersebut.
Sorotan Internasional dan Argumen Hukum
Kebijakan pemerintah ini telah menuai kritik tajam dari berbagai kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International. Komisi Eropa untuk Menolak Rasisme dan Intoleransi menerbitkan laporan bulan lalu yang menyatakan tidak ada perubahan positif dalam pendekatan otoritas terkait penggunaan kategori non-Barat dalam berbagai undang-undang dan kebijakan administratif.
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial juga telah mendesak otoritas Denmark agar menghentikan penggunaan istilah barat dan non-Barat dalam hukum dan kebijakan. Komite tersebut menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang masyarakat paralel berdampak diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis.
Sementara itu, warga di kawasan perumahan Mjølnerparken di pusat Kopenhagen yang menggugat undang-undang serupa pada tahun 2020 masih menantikan kasus mereka dikembalikan ke pengadilan domestik pasca putusan Desember lalu. Lebih dari 1.000 orang di kawasan itu terpaksa pindah akibat penerapan undang-undang tersebut.
Para pakar hukum menilai persidangan Nøjsomhed-Sydvej dapat memengaruhi kasus Mjølnerparken karena berpotensi menghasilkan putusan domestik mengenai apakah latar belakang non-Barat tercakup dalam undang-undang diskriminasi rasial. Kepala Hukum pada lembaga swadaya masyarakat Systemic Justice, Susheela Math, menyatakan bahwa putusan pengadilan tertinggi ini akan memicu pertanyaan besar bagi negara Denmark jika memutuskan bahwa kategori tersebut terikat dengan asal usul etnis.
Menurut Susheela Math kepada The Guardian, situasi ini akan memaksa negara Denmark untuk memutuskan apakah mereka akan menghapus kategorisasi tersebut sepenuhnya yang dapat berdampak ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dinilai kerap merujuk pada asal usul etnis ketika menguntungkan mereka, namun di dalam pengadilan menyatakan bahwa latar belakang non-Barat tidak ada kaitannya dengan etnis dan mereka tidak mengumpulkan data etnis.
Para penduduk Nøjsomhed-Sydvej dipahami akan diizinkan kembali ke tempat tinggal mereka apabila memenangi perkara yang putusannya diharapkan keluar bulan ini. Kendati demikian, proses kepulangan akan jauh lebih sulit bagi warga Mjølnerparken jika mereka menang dalam sidang mendatang mengingat properti di sana telah dijual.
Kementerian Anak, Senior, dan Perumahan Denmark telah dihubungi untuk dimintai tanggapan.
Sumber: World news | The Guardian
