Seorang hakim federal Amerika Serikat mengeluarkan perintah penundaan sementara terhadap pembangunan monumen gerbang megah setinggi 76 meter yang digagas Presiden Donald Trump di Washington, DC. Keputusan tersebut menahan rencana pemerintah untuk segera memulai proyek tersebut.
Gugatan Veteran dan Persetujuan Komisi
Hakim Distrik AS Tanya Chutkan pada Jumat memutuskan penangguhan proyek selama 14 hari. Penundaan ini ditetapkan meskipun pemerintah AS sebelumnya menyatakan bahwa pengerjaan fisik dapat dimulai sejak Kamis. Keputusan hakim merespons gelombang gugatan hukum yang diajukan oleh berbagai pihak, termasuk kelompok veteran Perang Vietnam yang melayangkan gugatan sejak Februari lalu.
Sehari sebelum penetapan hakim, Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional (NCPC) sempat menggelar sidang selama sembilan jam pada Kamis. Persidangan tersebut berakhir dengan pemungutan suara yang menyetujui pembangunan monumen dengan hasil 8 banding 4, meskipun mendapatkan penolakan dari puluhan saksi yang hadir.
Sengketa Lokasi dan Proyek Tambahan
Rencana pembangunan monumen ini berlokasi di dekat Pemakaman Nasional Arlington, tempat peristirahatan terakhir para veteran perang. Penempatan tersebut memicu kekhawatiran karena dinilai mengganggu garis pandang langsung antara pemakaman dan Monumen Lincoln. Para veteran dalam berkas pengadilannya menjelaskan bahwa garis pandang di antara kedua lokasi tersebut dirancang secara khusus untuk melambangkan persatuan negara pasca-Perang Saudara serta kekuatan bangsa yang bersatu.
Trump pertama kali mengusulkan pembuatan struktur yang kerap dijuluki “Arc de Trump” ini pada tahun lalu untuk memperingati 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Ia membandingkan desainnya dengan bangunan bersejarah Arc de Triomphe di Paris yang didirikan pada 1836. Selain proyek gerbang ini, Trump juga menandatangani proklamasi pada Jumat yang menetapkan Ruang Oval dan Ruang Kabinet sebagai monumen nasional.
Sejumlah rencana pembangunan yang diajukan Trump sebelumnya telah diblokir oleh beberapa hakim pengadilan. Menyusul kemenangan Partai Demokrat yang mengambil alih kendali Kongres dalam pemilihan umum sela pekan ini, berbagai proyek besar yang diusulkan pemerintah berpotensi menghadapi pengawasan yang semakin ketat.
