Gelombang demonstrasi besar mengguncang India sepanjang Oktober di tengah perdebatan sengit mengenai integritas pemilihan umum dan masa depan demokrasi negara tersebut. Aksi protes ini dipicu oleh proyek pembaruan daftar pemilih nasional yang dikhawatirkan dapat menghilangkan hak suara jutaan warga miskin dan terpinggirkan.
Akar Kemarahan Warga dan Tindakan Pemerintah
Gerakan protes yang digalang oleh kelompok pemuda Cockroach Janta Party ini mendapat dukungan luas dari partai oposisi serta berbagai elemen masyarakat sipil. Para pengunjuk rasa mendesak pengunduran diri Kepala Komisaris Pemilu India, Gyanesh Kumar, atas tuduhan bersikap tidak netral dan menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Pemerintah merespons aksi tersebut secara represif dengan mengerahkan puluhan ribu personel kepolisian dan paramiliter, membatasi akses internet, serta melakukan penahanan massal di ibu kota New Delhi.
Salah satu tokoh penggerak aksi, aktivis mahasiswa berusia 29 tahun Neha Bora, sempat ditangkap oleh kepolisian sebelum akhirnya dibebaskan. Usai dibebaskan, Bora menyatakan bahwa perjuangan demi konstitusi dan demokrasi tidak bisa dikriminalisasi.
Sejarah Hak Suara dan Ancaman Eksklusi
Hak pilih universal telah menjadi fondasi penting bagi India sejak konstitusi diberlakukan pada 26 Januari 1950. Namun, revisi daftar pemilih yang dikenal sebagai Special Intensive Revision menuntut warga untuk melengkapi formulir enumerasi serta menyertakan dokumen pembuktian seperti akta kelahiran. Kebijakan ini dinilai memberatkan kelompok marjinal yang kerap tidak memiliki dokumen resmi.
Menurut Direktur Asosiasi untuk Reformasi Demokrasi (ADR), Mayjen Purn Anil Verma, mayoritas warga yang tersingkir dari daftar pemilih di Bihar berasal dari kawasan pedesaan dan kelompok rentan tanpa dokumen. Sementara itu, lembaga riset SABAR Institute menemukan adanya ketimpangan dalam penghapusan data pemilih di Bengal Barat, di mana sebagian besar pemilih yang dicoret berasal dari wilayah dengan populasi Muslim yang besar.
Pihak Komisi Pemilu membantah tuduhan bahwa penghapusan tersebut bermuatan politik, dengan alasan bahwa kriteria yang diterapkan bersifat seragam untuk pemilih yang telah meninggal, pindah domisili, atau terdaftar ganda. Kendati demikian, bagi masyarakat India, hak suara memiliki arti yang sangat krusial sebagai bentuk pengakuan atas martabat dan kewarganegaraan mereka.
Para pengunjuk rasa muda terus menyuarakan perlawanan di jalan-jalan ibu kota dengan membandingkan situasi saat ini dengan masa-masa kelam sejarah India, seperti era darurat nasional pada dekade 1970-an. Pemerintah India harus menghadapi risiko kehilangan legitimasi politik yang besar apabila terus mengabaikan aspirasi publik dan mencederai kemurnian hak suara rakyat.
Sumber: TIME
