Dunia dikejutkan oleh gelombang unjuk rasa besar yang melanda Paris dan sejumlah kota besar di Eropa dalam beberapa minggu terakhir dan masih berlangsung hingga kini. Ratusan ribu warga turun ke jalan memprotes lonjakan biaya hidup, penurunan mutu layanan publik, serta melebarnya jurang ketimpangan sosial, yang bermula dari protes pelajar mengenai kondisi sekolah dan kekurangan guru sebelum menjalar menjadi mobilisasi nasional.
Memperbaiki Akar Masalah Ketimpangan
Akar gejolak di Eropa bukan sekadar kenaikan harga barang, melainkan erosi pada kontrak dan harmoni sosial antara warga dan pemerintah. Ketika kelas bawah dan menengah berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti energi, pangan, pendidikan, dan kesehatan, mereka menyaksikan pamer kemewahan yang tak tersentuh krisis. Penjarahan yang menyasar jenama mewah di Paris menjadi simbol perlawanan psikologis terhadap ketimpangan yang melampaui batas, diperparah oleh pemotongan anggaran layanan publik akibat ruang fiskal yang menyempit.
Tugas utama negara adalah menghadirkan keadilan ekonomi substantif dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta inklusif, bukan sekadar angka makro semu. Negara perlu merumuskan kebijakan fiskal berkeadilan melalui instrumen pajak untuk mendistribusikan kembali kekayaan, memperkuat jaring pengaman sosial, menjamin pendidikan dan kesehatan yang setara, serta mengendalikan inflasi kebutuhan pokok.
Tanggung Jawab Bersama dan Dialog Sosial
Tanggung jawab menciptakan keadilan sosial tidak bisa dibebankan kepada negara sendirian, melainkan menjadi agenda bersama seluruh bangsa. Pelaku usaha dan korporasi besar diminta memiliki kesadaran moral untuk menghindari budaya pamer kemewahan atau flexing di ruang publik yang dapat menyuburkan kecemburuan sosial. Sektor swasta perlu memperluas kontribusi melalui program tanggung jawab sosial, kemitraan dengan UMKM, serta upah pekerja yang adil.
Krisis di Eropa juga mengingatkan pentingnya merawat saluran komunikasi dan ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pengambil kebijakan agar keluhan kecil tidak menumpuk menjadi bom waktu. Negara harus membuka telinga terhadap aspirasi warga dan mengedepankan pendekatan humanis, sementara masyarakat perlu mengekspresikan ketidakpuasan secara demokratis, tertib, dan tanpa kekerasan.
Stabilitas sebuah negara dibangun di atas rasa keadilan setiap warganya, bukan sekadar pertahanan militer atau barikade kepolisian. Indonesia dengan keanekaragamannya memiliki kerentanan yang kompleks, sehingga momentum ini harus dijadikan sarana untuk memperkuat kohesi sosial, mengikis kesenjangan ekonomi, serta menjaga nyala harmoni bangsa agar terhindar dari perpecahan.
Sumber: News - Detikcom
