Daftar Isi
Ribuan pekerja industri garmen di Bangladesh menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung pada bentrokan fisik dengan aparat keamanan. Massa melakukan aksi blokade jalan raya serta membakar kendaraan kepolisian guna mendesak pemerintah menaikkan upah minimum secara signifikan.
Tuntutan Kenaikan Upah dan Bentrokan
Seperti dilaporkan AFP pada Senin (2/11/2026), ratusan buruh di Gazipur, kawasan utara ibu kota Dhaka, memblokir Jalan Raya Dhaka-Tangail sambil merusak sejumlah kendaraan. Aksi serupa dengan massa dalam jumlah besar juga terkonsentrasi di distrik Mirpur. Aparat kepolisian berupaya membubarkan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata, sementara sebagian pekerja membakar satu unit kendaraan milik kepolisian. Di kawasan industri Ashulia, petugas kepolisian melontarkan granat kejut dan gas air mata untuk menghalau massa. Ketegangan juga memicu aksi kejar-kejaran antara aparat dan demonstran hingga ke gang-gang permukiman padat.
Gelombang protes ini pecah meski pemerintah telah mengumumkan rencana pembentukan dewan pengupahan untuk meninjau ulang upah minimum sektor garmen sehari sebelumnya. Namun, para pemimpin buruh menilai langkah tersebut belum menjawab persoalan utama pekerja yang terhimpit lonjakan inflasi serta kenaikan biaya hidup rumah tangga. Para pekerja menuntut upah bulanan sebesar 30.000 taka atau setara dengan sekitar US$241, yang nilainya mencapai lebih dari dua kali lipat atau naik 140 persen dari penghasilan saat ini yang berada di kisaran 13.000 taka per bulan, menurut keterangan Kalpona Akter dari Bangladesh Center for Workers Solidarity.
Keluhan Pekerja dan Respons Pemerintah
Tekanan ekonomi dirasakan langsung oleh para pekerja pabrik akibat harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Seorang pekerja berusia 28 tahun bernama Mamum menyampaikan bahwa harga bahan pangan, gas masak, dan tagihan listrik mengalami kenaikan. Pemerintah diminta segera menurunkan harga kebutuhan dasar atau menaikkan upah buruh. Senada dengan itu, operator mesin berusia 24 tahun bernama Sharmin menegaskan bahwa para pekerja merupakan penggerak utama roda perekonomian negara sehingga aspirasi mereka harus didengarkan.
Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed menyatakan pihak pemerintah akan mengambil tindakan tegas guna menghentikan aksi protes tersebut. Pernyataan itu dikeluarkan usai dirinya mengadakan pertemuan bersama para pemimpin sektor industri pada Senin. Ahmed menyebut setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum serta konspirasi dengan dalih gerakan buruh bakal ditindak secara keras. Sebelumnya, Ahmed menuturkan bahwa Perdana Menteri Tarique Rahman telah mengeluarkan instruksi usai rapat kabinet darurat pada Minggu malam agar hak pekerja dilindungi, taraf hidup ditingkatkan, serta kegiatan produksi dan ekspor berjalan tanpa hambatan.
Dampak Ekonomi dan Situasi Lapangan
Asosiasi utama produsen garmen dan pakaian rajut Bangladesh memperingatkan potensi dampak berkepanjangan akibat kerusuhan tersebut. Berdasarkan laporan kantor berita BSS pada Senin, gejolak yang berlanjut dapat mengganggu jalannya produksi, menunda pengiriman ekspor, serta menciderai komitmen negara kepada para pembeli internasional. Sekretaris Jenderal Ekota Garments Sramik Federation, Kamrul Hasan, mengatakan kepada AFP bahwa para pemimpin buruh tidak siap menghadapi kerusuhan karena dewan pengupahan sudah dibentuk, namun para pekerja tetap memprotes upah dan berbagai masalah lain yang belum tuntas.
Dampak bentrokan juga dirasakan oleh warga sipil di sekitar lokasi aksi. Kamona, seorang warga berusia 24 tahun, mengungkapkan bahwa gas air mata bahkan ditembakkan hingga ke dalam kompleks tempat tinggalnya yang dihuni oleh banyak keluarga dengan anak-anak. Perwakilan industri mencatat bahwa pekerja dari sedikitnya 529 pabrik di Dhaka dan wilayah sekitarnya, termasuk Savar, Ashulia, Jirani, dan Gazipur, telah meninggalkan aktivitas pekerjaan mereka sejak hari Minggu.
