Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) di wilayah California mendakwa enam orang tambahan atas dugaan kejahatan kecurangan pemilih menjelang pemilihan paruh waktu. Langkah tersebut merupakan eskalasi dari kampanye pemerintahan Donald Trump terhadap proses pemilihan di negara bagian tersebut.
Dakwaan Terhadap Pemegang Kartu Hijau
Jaksa federal tertinggi di Los Angeles, Bill Essayli, mengumumkan pada Senin bahwa kantornya menuntut enam penduduk tetap sah atau pemegang *green card* yang dituduh mendaftar untuk memilih secara tidak sah dan memberikan suara palsu. Bulan lalu, DoJ juga telah mengajukan dakwaan serupa terhadap 28 orang di seluruh California dan melakukan penangkapan dramatis di depan kamera terhadap seorang terdakwa berusia 72 tahun untuk dijadikan video promosi.
Berdasarkan dokumen pengaduan yang diajukan di pengadilan federal, keenam terdakwa baru ini adalah imigran berstatus hukum tetap yang tidak memiliki hak untuk memilih. Para ahli menyatakan bahwa pemilih dari kalangan non-warga negara sangat jarang terjadi, dan jika mereka masuk dalam daftar pemilih, biasanya hal itu disebabkan oleh faktor kebingungan.
Penangkapan terbaru ini terjadi di tengah upaya hukum DoJ yang mendesak para pejabat pemilu California untuk menyisihkan sekitar 20.000 surat suara yang dicurigai berasal dari non-warga negara yang mendaftar secara tidak sah. Pihak DoJ menyatakan bahwa surat suara tersebut tidak boleh dihitung sampai status kewarganegaraan mereka dikonfirmasi.
Sebaliknya, para pemimpin pemilu tingkat negara bagian berargumen bahwa daftar dan metodologi yang digunakan oleh jaksa tidak dapat diandalkan. Mereka menilai kepatuhan terhadap tuntutan tersebut di tengah penyelenggaraan pemilu adalah hal yang mustahil secara logistik dan berisiko mencabut hak suara warga negara AS. Sejumlah hakim telah menolak upaya DoJ tersebut sebagai tindakan yang tidak konstitusional serta mengancam demokrasi, sementara Mahkamah Agung AS pada Senin menolak banding dari pemerintahan Trump.
Proses Hukum dan Kritik
Dalam konferensi pers pada Senin, Essayli menyampaikan bahwa lima dari enam orang yang didakwa dalam gelombang penuntutan terbaru ini telah ditangkap. Para terdakwa diketahui berasal dari Meksiko, Israel, Filipina, Kanada, dan Iran.
Keenam orang tersebut masing-masing menghadapi satu dakwaan membuat pernyataan palsu pada aplikasi naturalisasi. Surat pemberitahuan sumpah menuduh mereka mendaftar untuk memilih secara tidak sah, kemudian saat mengajukan permohonan kewarganegaraan, mereka secara keliru menyatakan tidak pernah mendaftar sebelumnya. Dokumen pengaduan menyebutkan para terdakwa memberikan suara dalam beberapa tahun terakhir, namun mereka tidak didakwa secara khusus terkait pencoblosan suara curang.
Menurut pihak kejaksaan, para terdakwa menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal selama lima tahun. Dakwaan tersebut dijabarkan dalam pengaduan awal yang ditulis oleh agen Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
Para ahli menilai tindakan DoJ membawa kasus-kasus ini di tengah berlangsungnya pemilu sebagai hal yang luar biasa, mengingat jaksa federal secara tradisional menghindari langkah-langkah yang dapat dianggap bermuatan politis atau mencampuri pemilu mendatang. Di sisi lain, kaum Demokrat menuduh DoJ berupaya menanamkan keraguan terhadap hasil pemilu serta menciptakan kesan keliru bahwa kecurangan pemilih terjadi secara meluas.
Essayli menyebutkan bahwa para terdakwa yang baru ditangkap masuk dalam daftar 20.000 pemilih versi jaksa federal yang mungkin terdaftar secara curang. Namun, sebuah kelompok hak-hak imigran yang menggugat pemerintah terkait penggunaan data imigrasi federal melakukan analisis dan menyatakan bahwa lebih dari 40 persen orang yang ditandai sebagai pemilih potensial curang tidak dapat ditemukan dalam daftar pemilih negara bagian.
Ketika ditanya mengenai daftar jaksa tersebut, Essayli mengakui kepada para wartawan bahwa pemerintah menggunakan pangkalan data pihak ketiga untuk mengidentifikasi pemilih yang berpotensi curang. Ia menyatakan bahwa data tersebut mungkin tidak seratus persen akurat, namun memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi.
Selain itu, DoJ dalam beberapa hari terakhir juga berulang kali melukai pejabat pemilu dengan ancaman penuntutan pidana jika mereka memproses surat suara yang dianggap curang. Hal tersebut memicu teguran dari seorang hakim federal pada Jumat, yang menyatakan bahwa intimidasi, ancaman, dan upaya paksa dari DoJ memaksa para petugas pemilu dihadapkan pada risiko investigasi dan penuntutan pidana yang serius. Hakim tersebut akhirnya melarang pemerintah melanjutkan ancaman terhadap para pejabat pemilu.
Essayli tetap melanjutkan aksinya terhadap penyelenggaraan pemilu di California meskipun pekan lalu seorang hakim federal memutuskan bahwa ia menjabat secara tidak sah sebagai kepala kantor kejaksaan AS karena tidak ditunjuk dan dikonfirmasi secara formal oleh Senat. Pihak DoJ saat ini sedang mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sumber: World news | The Guardian
