Daftar Isi
Perjalanan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan aset yang pesat serta penguatan regulasi. Kendati demikian, potensi besar tersebut perlu diubah menjadi kekuatan yang menggerakkan ekonomi produktif dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Paradoks Pertumbuhan Aset dan Literasi Keuangan
Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri mencapai Rp3.131,02 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,56 persen. Rinciannya, aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp1.067,73 triliun dan pasar modal syariah mencapai Rp1.875,25 triliun.
Namun, pertumbuhan aset tersebut tidak otomatis sebanding dengan perluasan kesempatan usaha maupun peningkatan produktivitas masyarakat. Tantangan ini terlihat dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, di mana literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen dengan tingkat inklusi 13,24 persen, jauh di bawah angka literasi nasional yang menyentuh 69,57 persen.
Masyarakat cenderung mempertimbangkan manfaat, biaya, kemudahan, keamanan, dan kualitas pelayanan dibandingkan sekadar identitas religius. Oleh karena itu, industri keuangan syariah dituntut untuk bergerak dari sekadar pembedaan simbolik menuju daya saing substantif.
Strategi Rebranding dan Integrasi Ekosistem
Pembaruan layanan melalui proses *rebranding* tidak cukup dilakukan lewat perubahan logo atau identitas visual. Riset OJK Institute 2026 menggunakan pendekatan *Discrete Choice Experiment* (DCE) menunjukkan bahasa merek memberikan kontribusi terbesar terhadap preferensi *rebranding* bank syariah sebesar 35,28 persen, diikuti citra merek 14,45 persen, serta layanan 12,79 persen.
Selain komunikasi produk yang lebih sederhana, keuangan syariah juga dihadapkan pada masalah fragmentasi kelembagaan. Sektor perbankan, pemerintah, lembaga zakat, wakaf, dan pelaku usaha harus diintegrasikan dalam empat pilar utama, yaitu sektor riil, keuangan komersial, keuangan sosial, serta infrastruktur kelembagaan dan digital.
Kolaborasi lintas sektor ini melibatkan ulama untuk legitimasi nilai, akademisi untuk riset, pemerintah untuk kebijakan, serta industri yang menyediakan layanan kompetitif. Integrasi keuangan sosial dan komersial juga wajib dijalankan secara bertahap agar *maqāṣid al-syarī’ah* mewujudkan produktivitas dan keadilan ekonomi.
Makassar sebagai Laboratorium Transformasi
Sulawesi Selatan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 menurut catatan Bank Indonesia. Struktur wilayah ini membuka peluang pengembangan ekosistem yang berfokus pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM halal, hingga pesantren produktif.
Melalui kerja sama antara Bank Sulselbar, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri, proyek percontohan klaster ekonomi lokal dapat dikembangkan. Keberhasilan program tersebut diukur melalui peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha.
Masa depan industri keuangan syariah di Indonesia ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan pertumbuhan neraca menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan secara nyata.
