Rumah Singgah Anak Inggris Krisis, Belajar dari Denmark

Pemerintah Inggris tengah mempelajari sistem perawatan residensial anak di Denmark untuk mencari jalan keluar dari krisis yang melanda fasilitas serupa di Inggris. Menteri Anak Inggris, Josh MacAlister, bahkan telah melakukan kunjungan langsung ke Kopenhagen guna melihat dari dekat operasional lembaga pengasuhan di sana.

Krisis Rumah Singgah Anak di Inggris

Sistem rumah singgah anak di Inggris saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan akibat lonjakan biaya dan penurunan standar kualitas. Data menunjukkan terdapat 669 anak yang tinggal di rumah singgah ilegal dan tidak terdaftar di seluruh Inggris pada tahun lalu, dengan pemerintah daerah menghabiskan dana pembayar pajak lebih dari £125 juta untuk keperluan tersebut.

Pengeluaran keseluruhan untuk rumah singgah anak melonjak hingga 96 persen dalam kurun waktu lima tahun menjadi lebih dari £3,1 miliar pada periode 2023-2024. Di sisi lain, standar pelayanan justru menurun, perusahaan ekuitas swasta meraup keuntungan besar, dan semakin banyak anak dikirim ke fasilitas yang berada ratusan mil dari tempat asal mereka.

Josh MacAlister mengakui situasi tersebut sangat parah dan menyebut keberadaan sistem bayangan rumah ilegal tidak memberikan dukungan terapeutik yang memadai dengan biaya yang sangat besar. Menurutnya, perubahan besar dan perombakan total sangat dibutuhkan, sementara ia menghabiskan banyak waktu setiap pekannya untuk reformasi perawatan sosial anak.

Standar Emas di Denmark

Dalam kunjungannya, MacAlister mendatangi Josephine Schneider’s House di Kopenhagen yang telah berdiri selama 140 tahun dan menampung 12 anak serta dewasa muda berusia antara enam hingga 23 tahun. Fasilitas ini sangat berbeda dengan kondisi di Inggris karena memiliki koki kepala bernama Rasmus yang menyiapkan makanan dan melibatkan anak-anak dalam proses memasak serta berbelanja.

Seluruh staf di tempat tersebut merupakan profesional bergelar di bidang pedagogi sosial—disiplin ilmu yang mencakup psikologi, perkembangan anak, dan etika—yang berupaya menciptakan kembali suasana rumah keluarga tradisional. Wakil Direktur Rumah Singgah tersebut, Mads Sørensen, mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang mereka lakukan bersifat terapeutik meskipun tidak memiliki terapis internal.

Pendekatan di rumah singgah Denmark juga mendorong anak-anak untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman melalui kunjungan akhir pekan, acara kumpul keluarga, serta perayaan bersama. Selain itu, para remaja di atas usia 17 tahun disiapkan menuju kehidupan mandiri di flat semi-mandiri dan diizinkan tinggal hingga usia 23 tahun, kontras dengan aturan di Inggris yang memaksa remaja keluar rumah singgah begitu menginjak usia 18 tahun.

MacAlister menyatakan ketertarikannya untuk mengubah batas usia kaku di Inggris yang kerap memaksa anak-anak pindah di tengah masa sekolah. Ia juga ingin mengadopsi budaya Denmark yang berfokus pada pertumbuhan pribadi dan pemeliharaan hubungan keluarga, alih-alih berfokus pada ketakutan orang dewasa terhadap risiko.

Perbedaan Pengelolaan dan Pendanaan

Faktor kunci keberhasilan di Denmark adalah kualitas staf yang didukung oleh profesi yang kompetitif dan diminati banyak orang, di mana sebagian besar staf telah bekerja selama 10 tahun atau lebih. Sebaliknya, di Inggris sekitar 53 persen staf rumah singgah hanya bertahan selama tiga tahun atau kurang akibat upah yang rendah, kondisi kerja yang buruk, dan kurangnya pelatihan.

Stabilitas di Denmark didukung oleh pendanaan negara yang ekstensif, di mana sepertiga rumah singgah dimiliki oleh publik, 42 persen nirlaba, dan 27 persen milik swasta. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Inggris yang mana 83 persen tempat rumah singgahnya dijalankan oleh pihak swasta, dengan beberapa operator mencatatkan margin keuntungan lebih dari 20 persen.

Pemerintah Inggris sebenarnya telah mengesahkan undang-undang yang memberikan kewenangan untuk membatasi keuntungan penyedia swasta, namun aturan tersebut belum diterapkan sambil menunggu badan pengawas pasar memberikan transparansi penuh. MacAlister menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat otoritas lokal agar dapat mengendalikan kembali proses pembelian, menekan permintaan melalui penempatan pengasuhan keluarga, serta membentuk sistem yang berorientasi pada kesejahteraan bukan keuntungan semata.