Daftar Isi
Seorang senator senior dari Partai Demokrat menuding keputusan pemerintah Amerika Serikat mencabut syarat hak asasi manusia pada bantuan militer telah memicu penindasan terhadap jurnalis independen di Mesir. Kebijakan tersebut dinilai membuat pemerintah Mesir merasa bebas melakukan penangkapan terhadap insan pers tanpa sanksi.
Kaitan Bantuan Militer dan Penangkapan Jurnalis
Chris Murphy, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menuduh pemerintah AS telah menelantarkan rakyat Mesir setelah membatalkan pembatasan terkait dana pertahanan senilai lebih dari 300 juta dolar AS. Berbicara di Middle Institute (MEI) di Washington, Murphy menyatakan bahwa pencairan dana tersebut langsung memicu gelombang penangkapan secara drastis terhadap pekerja media di negara itu.
Dalam kurun waktu sebulan terakhir, serangkaian penahanan menyasar jurnalis dari dua media independen tersisa di tengah ketatnya kontrol pihak berwenang terhadap surat kabar dan televisi. Pada hari Selasa, pengadilan di Kairo memerintahkan penutupan situs berita Mada Masr serta menjatuhkan denda kepada pemimpin redaksinya, Lina Attalah. Amnesty International menyebut langkah itu sebagai pukulan telak bagi kebebasan pers.
Sebelumnya pada bulan ini, aparat keamanan juga menangkap enam jurnalis dari platform pemeriksa fakta independen Matsda2sh dan menjerat mereka dengan tuduhan menjadi anggota kelompok terlarang Muslim Brotherhood. Kedutaan Besar Mesir di Washington tidak memberikan tanggapan ketika dimintai komentar.
Alasan Keamanan Nasional dan Kebijakan AS
Departemen Luar Negeri AS menyampaikan kepada BBC bahwa mereka mengesampingkan syarat bantuan militer pada bulan September demi kepentingan keamanan nasional AS serta kerja sama keamanan konkret dengan Kairo. Berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Reuters, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menandatangani memo pencabutan syarat hak asasi manusia untuk dana senilai 320 juta dolar AS mengingat peran penting Mesir usai konflik dengan Iran.
Washington menyalurkan bantuan sebesar 1,73 miliar dolar AS setiap tahun kepada Kairo, menjadikannya salah satu penerima bantuan militer terbesar di dunia. Undang-undang AS memperbolehkan penahanan dana sebesar 320 juta dolar AS jika Mesir gagal memenuhi standar demokrasi dan HAM, namun pemerintah dapat mengabaikannya atas dasar keamanan nasional.
Menanggapi penangkapan para jurnalis, Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya tetap berkomitmen menjaga dialog dengan Kairo terkait berbagai isu, meski menolak mengomentari percakapan diplomatik pribadi. Langkah Rubio ini mengikuti kebijakan serupa yang diambil oleh pemerintahan Biden pada tahun 2024 ketika mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken memberikan alokasi bantuan penuh demi mencari peran Kairo sebagai mediator konflik Israel-Hamas di Gaza.
Dampak bagi Oposisi dan Kebebasan Pers
Murphy, yang memimpin komite kongres untuk Timur Tengah dan kontra-terorisme, mengaku telah lama mengkritik pemerintahan Biden maupun Trump terkait isu tersebut. Ia menilai harapan apa pun untuk kebangkitan oposisi politik yang bermakna di Mesir telah hancur akibat keputusan pencabutan syarat pendanaan tersebut.
Organisasi Reporters Without Borders mencatat Mesir sebagai salah satu negara penahan jurnalis terbanyak di dunia. Di sisi lain, Presiden Abdel Fattah al-Sisi membantah keberadaan tahanan politik di negaranya dan menegaskan bahwa stabilitas serta keamanan merupakan prioritas utama.
Timothy E Kaldas, Wakil Direktur The Tahrir Institute for Middle East Policy, berpendapat bahwa hukuman terhadap Lina Attalah dan penutupan Mada Masr menandai eskalasi penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, AS dan Uni Eropa telah memprioritaskan hubungan strategis di atas penegakan hukum, sehingga menumbuhkan rasa bebas dari hukuman bagi otoritas Mesir.
Ia menambahkan bahwa Mesir menerima sinyal yang salah dari pihak Barat karena tidak adanya perlawanan yang tegas terhadap tindakan tersebut. Bantuan militer AS sendiri mulai mengalir ke Kairo menyusul Perjanjian Camp David tahun 1978 dan perjanjian damai antara Mesir dan Israel.
Sumber: BBC News
