Sebuah operasi pengaruh berbayar jangka panjang yang mempromosikan pandangan rasis, Islamofobia, dan anti-Qatar berhasil diungkap oleh dua akademisi. Berdasarkan bukti yang ditemukan, kampanye tersebut diduga kuat dirancang untuk melayani kepentingan Israel.
Investigasi Tiga Tahun dan Jangkauan Global
Penyelidikan yang memakan waktu tiga tahun tersebut dipublikasikan pada hari Kamis. Laporan itu merinci operasi yang diperkirakan menelan biaya lebih dari 11 juta dolar Amerika Serikat dan dijalankan di 30 negara, termasuk di kawasan Eropa, Amerika Serikat, serta Lebanon.
Menurut laporan berjudul Manufacturing the “Great Replacement”, jutaan pengguna internet terpapar oleh iklan-iklan yang mendorong agenda tertentu di berbagai situs seperti YouTube, TikTok, dan Facebook. Marc Owen Jones selaku profesor di kampus Universitas Northwestern di Doha dan periset independen Sohan Dsouza menyebut temuan ini sebagai salah satu operasi disinformasi digital terbesar yang pernah didokumentasikan.
Laporan mereka mendapati setidaknya 533 juta paparan iklan media sosial yang memuat pandangan anti-Muslim, anti-migran, rasis, dan anti-Qatar antara Oktober 2023 hingga Oktober 2026. Iklan-iklan tersebut diluncurkan menjelang pemilu di beberapa negara sasaran.
Harian Prancis, Le Monde, melaporkan bahwa kampanye yang menargetkan Prancis itu menunjukkan analisis historis dari iklan yang didorong para pendukungnya mengindikasikan upaya penyelarasan dengan kalender pemilihan nasional. Pembelian iklan di Prancis berjalan pada bulan-bulan sebelum pemilihan Parlemen Eropa Juni 2024, sementara pembelian di Inggris dihentikan pada 17 Mei 2024, beberapa hari sebelum pemilu umum diumumkan, demikian ungkap para peneliti.
Para periset menambahkan bahwa promosi narasi anti-Muslim dan anti-migran yang berkelanjutan memicu kekhawatiran mengenai upaya membentuk lingkungan politik menjelang pemilu tersebut, melampaui periode kampanye formal. Laporan itu juga mengingatkan bahwa kampanye tersebut masih aktif di negara-negara yang mendekati pemilu besar, termasuk Prancis dan Italia pada tahun 2027.
Keterkaitan dengan Teori Konspirasi dan Qatar
Prancis menyumbang sekitar sepertiga dari total penempatan iklan, yang merupakan porsi tertinggi di antara negara-negara sasaran, sementara paparan iklan terbanyak tercatat di Inggris dengan 154 juta kali dan Amerika Serikat sebanyak 100 juta kali. Di Eropa, iklan-iklan tersebut menggunakan struktur teori konspirasi Great Replacement yang menyebutkan bahwa warga kulit putih digantikan oleh para migran, seperti dijelaskan oleh Jones.
Jones mencatat bahwa Qatar mengambil peran yang dalam versi antisemit diberikan kepada George Soros, yakni kekuatan tersembunyi yang mengarahkan imigrasi Muslim untuk mengislamkan Eropa. Selain itu, salah satu kampanye yang muncul di TikTok mempromosikan pergantian rezim di Iran kepada audiens di Eropa sejak 24 Februari, empat hari sebelum Amerika Serikat dan Israel meluncurkan perang ke negara tersebut.
Berdasarkan laporan, bukti menunjukkan dengan tingkat keyakinan sedang hingga tinggi bahwa operasi pengaruh itu diluncurkan dari dalam wilayah Israel dan berupaya menggambarkan Qatar sebagai kekuatan di balik migrasi massal yang disebut bertujuan mengislamkan Eropa. Metadata menunjukkan bahwa para editor video yang bekerja untuk kampanye ini beroperasi di zona waktu Israel serta menggunakan mesin dengan nama kandar dan folder berbahasa Ibrani.
Qatar sebelumnya telah menjadi sasaran kampanye yang terhubung dengan Israel. Bulan lalu, surat kabar Israel Haaretz mendapati sekelompok pakar pengaruh dan penasihat politik Israel menjalankan kampanye rahasia yang menargetkan Doha pada pekan-pekan setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.
Para politikus Israel juga beberapa kali melancarkan kecaman terhadap Qatar dalam beberapa tahun terakhir, di mana mantan Perdana Menteri Naftali Bennett menyerukan agar negara tersebut dinyatakan sebagai negara musuh. Baru-baru ini, partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Doha melakukan intervensi dalam pemilu Israel yang digelar pada hari Selasa, tanpa menyertakan bukti, sementara Kementerian Luar Negeri Qatar telah mengecam tuduhan tersebut sebagai kampanye disinformasi.
