Daftar Isi
Sebuah kelompok aktivis meretas sistem Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) dan mempublikasikan data pribadi lebih dari 41.000 pegawai. Kebocoran tersebut mencakup informasi petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), serta staf siber pemerintah.
Penjebolan Sistem Okta dan Situs Icepick
Data hasil peretasan tersebut diunggah ke portal pencarian daring bernama Icepick di situs Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets). Kelompok peretas yang menamakan diri Department of Peace menembus layanan masuk tunggal (single sign-on) Okta yang digunakan DHS untuk mengambil nama, informasi kontak, dan rincian tugas para pegawai.
Salinan basis data tersebut kemudian dibagikan melalui DDoSecrets dan kepada periset keamanan siber asal Swiss, maia arson crimew, yang membuat alat pencarian daring untuk data tersebut. Seperti dilaporkan CNET, crimew menggambarkan kebocoran ini sebagai paparan struktur internal DHS yang sangat masif dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas praktik pengawasan pemerintah dan kebijakan penindakan imigrasi. Kelompok peretas secara khusus mengutip pernyataan Sekretaris DHS Markwayne Mullin pada Juli lalu mengenai pengetatan tindakan di jalanan. Mereka menyertakan pesan pada berkas yang diretas bahwa karena pemerintah memiliki data masyarakat, sudah sepantasnya masyarakat juga memiliki data pemerintah.
Respons Pemerintah dan Dampak Kebocoran
Seorang juru bicara DHS mengonfirmasi kepada CNET bahwa pihak lembaga telah mengetahui potensi peretasan ini dan sedang bekerja secara aktif untuk menangani situasi tersebut secara cepat dan efektif. DHS menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh pegawai dan petugas dari ancaman keamanan.
Pemerintah AS kini berupaya menurunkan situs-situs yang memuat data tersebut. Sementara itu, platform media sosial Bluesky memilih untuk memblokir tautan menuju DDoSecrets karena dinilai melanggar panduan komunitas terkait pembagian informasi pribadi tanpa izin.
Meski 41.000 pegawai yang terdampak hanya sebagian dari total hampir 250.000 personel DHS, data yang bocor mencakup alamat kantor, nomor telepon, hingga rincian sistem kerja internal. Akses melalui pangkalan data Okta juga menyingkap daftar aplikasi pengawasan yang digunakan ICE, seperti perangkat lunak penyadapan Penlink hingga platform kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Gemini.
Co-founder DDoSecrets, Emma Best, menilai pemublikasian ini dilakukan secara strategis untuk mengidentifikasi para perancang dan penggerak kebijakan DHS, bukan sekadar pembocoran informasi secara acak.
Gelombang Protes dan Penolakan Kerja Sama
Kebocoran data ini juga memicu reaksi dari masyarakat serta kalangan internal industri teknologi. Di tengah pengetatan pengawasan, sejumlah karyawan perusahaan teknologi mulai menolak kerja sama bisnis dengan lembaga penegak hukum federal.
Salah satu contoh terjadi di perusahaan robotika Boston Dynamics, ketika ratusan karyawan menandatangani petisi penolakan atas rencana kesepakatan bernilai hingga 2 juta dolar AS dengan ICE untuk pengadaan robot Spot. Para karyawan menyatakan tidak bersedia jika hasil karya mereka digunakan oleh lembaga yang dinilai melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
Analis dari Electronic Frontier Foundation (EFF), Cooper Quintin, mencatat peningkatan proyek penanganan pengawasan mandiri dari para peretas untuk melacak pergerakan petugas dan meredam kamera pengawas pelat nomor kendaraan. Langkah-langkah ini menjadi bentuk pertahanan diri masyarakat di tengah masifnya teknologi pengawasan pemerintah.
Sumber: News – CNET
