Gubernur Republik Alaska memerintahkan penyelidikan resmi terhadap dugaan skema politik yang memunculkan dua pria bernama Dan Sullivan dalam bursa pemilihan Senat Amerika Serikat di negara bagian tersebut. Langkah ini diambil Gubernur Mike Dunleavy menyusul laporan investigasi media yang menyebut tim kampanye kandidat Demokrat berupaya merekrut kandidat perusak suara.
Penyelidikan dan Bantahan Kampanye
Melalui sebuah unggahan di platform X, Dunleavy menyatakan dirinya mengarahkan Departemen Keamanan Publik untuk memeriksa apakah rencana tersebut melanggar hukum di Alaska serta menentukan perlu tidaknya tindakan pidana atau perdata. Pernyataan tersebut merujuk pada laporan The New York Times yang mengindikasikan keterlibatan tim kampanye Mary Peltola dan petinggi komite kampanye Senat Demokrat dalam membujuk seorang guru pensiunan bernama Dan J Sullivan untuk maju sebagai calon.
Tim kampanye Mary Peltola membantah segala bentuk keterlibatan dalam pencalonan Dan J Sullivan maupun kaitan dengan kampanye kubu lawan. Juru bicara komite kampanye Senat Demokrat, Monica Robinson, juga menegaskan pihak komite tidak terlibat dalam pencalonan kandidat non-petahana tersebut. Sementara itu, Dan J Sullivan yang tinggal di sebuah desa nelayan terpencil menolak adanya hubungan dengan kubu Peltola.
Senator petahana dari Partai Republik, Dan S Sullivan, menuntut agar Peltola bersikap jujur dan menyebut situasi ini sebagai skandal besar. Senator Lisa Murkowski, sesama politisi Republik dari Alaska, menuduh kubu kampanye Demokrat melakukan kebohongan berpola. Di sisi lain, Mahkamah Agung Alaska sebelumnya telah menolak upaya pihak Republik untuk mendiskualifikasi Dan J Sullivan dari surat suara dengan keputusan bahwa tidak ada aturan negara bagian yang dilanggar.
Langkah Hukum dan Pandangan Pakar
Sejumlah pakar hukum pemilu menilai bujukan agar seseorang mencalonkan diri bukanlah sebuah tindak pidana, sekalipun nama kandidat tersebut sama dengan petahana. Menurut Justin Levitt dari Loyola Law School, sang kandidat memiliki hak konstitusional untuk maju dan mencantumkan namanya pada surat suara. Senada dengan itu, Ruth Greenwood dari Harvard Law School menyatakan penantang tersebut memegang hak untuk ikut serta dalam kontestasi.
Pemerintahan federal sebelumnya telah mengajukan gugatan hukum untuk mencegah sertifikasi hasil pemilu Alaska jika kandidat petahana kalah, dengan argumen bahwa keberadaan dua kandidat bernama sama berpotensi membingungkan pemilih. Departemen Kehakiman memperbarui gugatan tersebut dengan memasukkan laporan media dan pengumuman investigasi gubernur. Meskipun demikian, pakar hukum dari New York University, Rick Pildes, menganggap gugatan tersebut menggunakan teori yang tidak berdasar hukum kuat.
Jaksa Agung Todd Blanche menegaskan pihak berwenang akan terus mengambil tindakan lanjutan merespons laporan pemberitaan tersebut. Presiden Donald Trump turut mendesak agar Peltola dilarang ikut serta dalam pemilu melalui sejumlah unggahan di media sosial, sembari kembali memberikan dukungannya kepada senator petahana Dan S Sullivan.
Pertarungan politik di Alaska ini berlangsung menjelang pemilu sela yang akan menentukan kendali Kongres Amerika Serikat. Di tengah situasi tersebut, kampanye Mary Peltola sempat dihentikan sementara pekan ini setelah ia dan keluarganya mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan cedera ringan.
Sumber: BBC News
