Daftar Isi
Perundingan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Turki mengalami jalan buntu pada Sabtu malam waktu setempat setelah sejumlah negara mempertimbangkan untuk menggelar konfrontasi terbuka dengan Arab Saudi dan sekutunya mengenai kebutuhan global untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil. Pertemuan dua pekan ini terpaksa melewati batas waktu tanpa menghasilkan resolusi, sehingga memicu kekecewaan yang semakin besar di kalangan delegasi dan aktivis.
Poin Perdebatan Utama dan Draf Kesepakatan
Kendala utama dalam perundingan ini melibatkan desakan dari koalisi longgar yang beranggotakan sekitar 130 negara untuk memasukkan referensi mengenai “transisi menjauh dari bahan bakar fosil” dalam hasil akhir pertemuan. Selain itu, negara-negara berkembang menuntut penguatan hak mereka atas pendanaan dari negara-negara kaya guna membantu mereka beradaptasi terhadap dampak krisis iklim yang semakin parah. Di sisi lain, Arab Saudi dan sejumlah negara kaya minyak secara konsisten menolak pernyataan eksplisit mengenai penggunaan bahan bakar fosil tersebut.
Draf ketiga dari perjanjian utama yang dirilis pada dini hari Minggu berupaya mengatasi kebuntuan ini dengan mencantumkan kembali kesepakatan yang dicapai di Dubai tiga tahun lalu. Pertemuan di Dubai tersebut merupakan satu-satunya konferensi tingkat tinggi di mana negara-negara mencapai konsensus mengenai perlunya beralih dari pembakaran batu bara, minyak, dan gas. Menteri Iklim Tuvalu, Maina Talia, menyatakan bahwa penyebutan bahan bakar fosil merupakan garis merah bagi negara kepulauan pasifik tersebut karena menyangkut akar permasalahan iklim.
Direktur lembaga pemikir Power Shift Africa, Mohamed Adow, mengungkapkan kepada The Guardian bahwa perundingan ini tidak menunjukkan kemajuan berarti pada sektor keuangan iklim publik, adaptasi, dan bahan bakar fosil. Menurutnya, alih-alih maju, pemerintah dari negara-negara kaya justru menghabiskan waktu dua pekan untuk mencari alasan agar tidak memberikan dukungan finansial yang telah dijanjikan.
Perbedaan Pendapat Teknologi dan Pendanaan
Perdebatan sengit juga terjadi terkait teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) serta target untuk menghasilkan 35 persen energi dunia dari listrik pada tahun 2035. Arab Saudi menginginkan rekomendasi kuat mengenai CCS dalam keputusan akhir, sementara negara-negara lain menolak karena teknologi tersebut dipandang sebagai cara melanggengkan industri bahan bakar fosil. Draf ketiga kemudian berupaya menengahi masalah ini dengan menghapus target kaku untuk CCS dan mengakui bahwa elektrifikasi harus didukung oleh energi bersih.
Para aktivis menuding industri bahan bakar fosil serta negara-negara yang bergantung padanya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mandeknya kemajuan ini, di samping kegagalan negara kaya memenuhi janji pendanaan. Direktur Global Justice Now, Nick Dearden, mengatakan bahwa dunia tidak akan mampu melawan perubahan iklim selama pihak-pihak yang mengendalikan ekonomi global masih meraup keuntungan dari batu bara, minyak, dan gas. Senada dengan itu, pengarah kampanye Fill the Fund, Harjeet Singh, menyatakan bahwa kegagalan Cop31 bukan disebabkan oleh ketiadaan solusi, melainkan kurangnya dana serta kemauan politik dari pihak-pihak yang memicu krisis.
Ketidakpastian Jadwal dan Skenario Konfrontasi
Hingga kini belum ada kejelasan mengenai jadwal berakhirnya konferensi yang semula dijadwalkan selesai pada Jumat malam tersebut. Banyak delegasi yang mulai menjadwalkan ulang penerbangan pulang mereka, yang berisiko membuat konferensi para pihak (Cop) kehilangan kuorum yang dipersyaratkan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.
Cop31 tahun ini mencatat sejarah sebagai konferensi pertama dengan kepresidenan ganda menyusul kompromi antara Australia dan Turki. Claudio Angelo dari Observatorio do Clima menilai kepresidenan yang terbelah di antara dua negara dengan sedikit tradisi diplomasi iklim memperburuk situasi di tengah proses yang telah terbebani oleh geopolitik. Menanggapi situasi yang buntu, Menteri Energi Inggris, Miatta Fahnbulleh, menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja sama secara erat dengan para mitra untuk menemukan jalan keluar dan mengamankan kesepakatan.
Salah satu opsi langkah selanjutnya yang dipertimbangkan secara aktif adalah memaksa diadakannya pertemuan terbuka di mana Arab Saudi dan sekutunya dipaksa untuk menyatakan secara terbuka penolakan mereka terhadap draf hasil yang didukung oleh mayoritas negara lain. Menurut Kepala Eksekutif Climate Analytics, Bill Hare, langkah tersebut berisiko memicu keruntuhan perundingan, namun ia memperkirakan Arab Saudi kemungkinan tidak akan melawan konsensus global apabila sebagian besar negara menginginkan teks yang kuat terkait transisi energi.
Sumber: Environment | The Guardian








