Dunia

Krisis Energi Victoria: Ancusan Krisis Listrik Pasca PLTU Yallourn Tutup

Krisis Energi Victoria: Ancusan Krisis Listrik Pasca PLTU Yallourn Tutup

Pasokan listrik di Victoria, Australia, berada dalam ancaman serius menyusul rencana penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara raksasa Yallourn pada 2028. Para ahli memperingatkan bahwa baik Partai Buruh maupun kubu Koalisi belum memiliki rencana yang memadai untuk mengatasi potensi kekurangan pasokan energi tersebut dalam pemilu mendatang.

Ancaman Kekurangan Pasokan dan Lonjakan Tarif

Fasilitas PLTU Yallourn yang telah beroperasi di Lembah Latrobe sejak era 1970-an menyumbang seperlima dari total kebutuhan energi Victoria. Semua pihak sepakat bahwa pembangkit tersebut kini berada di ujung masa operasionalnya dan akan berhenti beroperasi dalam waktu kurang dari dua tahun. Menurut para analis, partai-partai yang bersaing memimpin negara bagian gagal menjelaskan secara rinci cara menutupi kekurangan daya pasca penutupan tersebut.

Tantangan yang dihadapi Victoria semakin berat akibat lonjakan permintaan energi dari pusat data serta elektrifikasi bangunan, rumah, dan kendaraan. Kritik paling tajam diarahkan kepada kubu Koalisi di bawah pimpinan tokoh Liberal Jess Wilson, yang dijagokan menang, lantaran berencana menghentikan pembangunan jalur transmisi baru untuk menghubungkan ladang angin dan surya serta mengimpor daya dari wilayah tetangga.

Analis dari lembaga konsultan Naru Research, Tim Baxter, menyatakan bahwa pilihan kebijakan yang keliru saat ini akan menghancurkan perekonomian daerah dan memicu lonjakan tagihan bagi rumah tangga maupun dunia usaha. Seperti dilaporkan The Guardian, Baxter menyebutkan bahwa cadangan gas lepas pantai dari Selat Bass mengalami penurunan tajam, sementara harga gas melonjak 62 persen dalam kurun waktu lima tahun dan tarif listrik naik 18 persen.

Mengingat ketergantungan warga Victoria terhadap gas lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, peralihan menuju energi terbarukan menjadi kebutuhan mendesak. Menurut Baxter, percepatan pembangunan ladang angin, surya, dan baterai sebelum tahun 2028 merupakan langkah terbaik untuk melindungi konsumen dari pembakaran gas yang mahal.

Janji Politik Partai Buruh dan Kubu Koalisi

Meskipun harga listrik grosir di Victoria tercatat paling murah di pantai timur, warga tetap bergantung pada gas berbiaya tinggi. Kubu Koalisi menyatakan akan membatalkan proyek transmisi VNI West yang menghubungkan Victoria dengan New South Wales serta menunda pengerjaan Western Renewables Link. Sebagai gantinya, mereka berencana melakukan peninjauan independen yang singkat terhadap rencana transmisi negara bagian dengan mempertimbangkan opsi seperti panel surya atap komersial.

Koalisi juga berjanji membuka kembali eksplorasi gas, mencabut kebijakan rumah serba listrik dari Partai Buruh, serta mengadakan tender kapasitas pengokoh jaringan. Di sisi lain, Partai Buruh berkomitmen melanjutkan perluasan jaringan listrik, mengalihkan pemanas rumah ke tenaga listrik, serta mendukung pengembangan ladang angin lepas pantai. Kendati demikian, pemerintahan di bawah Partai Buruh juga sedang meninjau ulang jalur Western Renewables Link, sempat membatalkan zona energi terbarukan, menyetujui proyek gas, dan menggelontorkan dana senilai 7,5 juta dolar Australia untuk industri gas terbarukan.

Kepala Eksekutif Nexa Advisory, Stephanie Bashir, menilai jalur transmisi baru sangat krusial untuk mengembangkan energi terbarukan dan memungkinkan impor daya antarwilayah saat terjadi gelombang panas. Senada dengan itu, Kepala Eksekutif Environment Victoria, Jono La Nauze, mengkritik rencana Koalisi sebagai bentuk pembohongan pemilih karena ingin menghentikan infrastruktur pengganti batu bara sembari mengandalkan gas tanpa substansi yang jelas.

Namun, para analis mencatat bahwa Partai Buruh pun dinilai bergerak terlalu lambat dalam membangun infrastruktur energi. Direktur Pelaksana Endgame Analytics, Oliver Nunn, mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan listrik di Victoria melonjak hingga lima persen setiap tahunnya, sementara penutupan fasilitas batu bara tidak diimbangi dengan rencana yang matang dari pemenang pemilu mendatang.

Selama 12 tahun berkuasa, Partai Buruh berhasil meningkatkan porsi energi terbarukan dari 10 persen menjadi 44 persen serta menutup PLTU Hazelwood. Meski demikian, auditor jenderal negara bagian mencatat bahwa proyek VNI West dan Western Renewables Link mengalami keterlambatan jadwal dan diprediksi rampung setelah Yallourn ditutup. Upaya pemerintah mempercepat proses melalui pengambilalihan lahan secara paksa turut memicu kontroversi di kalangan masyarakat regional dan menuai penolakan dari Federasi Petani Victoria.

Terakhir, Stephanie Bashir menegaskan agar kebijakan energi tidak dijadikan komoditas politik dan mendesak semua pihak untuk segera mendukung pembangunan fasilitas pembangkit pengganti tanpa perlu menempuh kajian berulang.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *