Target Kendaraan Listrik Inggris Bakal Dipangkas Pekan Ini

Target penjualan kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) di Inggris diperkirakan akan dikurangi pada pekan ini. Kebijakan tersebut kemungkinan besar disambut baik oleh para produsen mobil, namun mendapat penolakan dari kelompok-kelompok pencinta lingkungan.

Perdebatan Aturan dan Posisi Pemerintah

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, sebanyak 80 persen dari total mobil baru yang dijual di Inggris harus berupa kendaraan listrik pada tahun 2030 mendatang. Meski demikian, kelompok industri telah lama mendesak adanya keringanan mendesak. Sementara itu, penjualan mobil baru berbahan bakar bensin atau diesel dijadwalkan akan dihentikan sepenuhnya pada 2030, dan pada 2035 seluruh mobil baru harus bebas emisi.

Kecepatan transisi menuju kendaraan listrik ini menjadi perdebatan hangat, termasuk di dalam kabin pemerintahan. Pemerintah telah melakukan konsultasi publik terkait rencana pengurangan aturan 80 persen tersebut, dan penurunan yang signifikan kini mulai diantisipasi. Kantor Perdana Menteri di Downing Street menegaskan bahwa belum ada keputusan final yang diambil, sementara seorang sumber pemerintah menyatakan kepada BBC bahwa mereka akan menyikapi persoalan ini secara pragmatis dan seimbang.

Jika para menteri memutuskan untuk melonggarkan aturan tersebut secara drastis, langkah ini—bersamaan dengan persetujuan ladang gas Jackdaw di Laut Utara—akan ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai tindakan pemerintah yang lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi ketimbang lingkungan. Perdana Menteri Andy Burnham tidak dilibatkan dalam isu ini karena istrinya memiliki keterkaitan dengan sebuah perusahaan kendaraan listrik. Pertemuan kunci mengenai masalah tersebut akan dipimpin oleh Menteri Kantor Kabinet Louise Haigh. Menanggapi laporan pemangkasan target, Burnham menepisnya sebagai spekulasi dan menyatakan belum ada keputusan yang dibuat.

Reaksi Kelompok Lingkungan dan Industri Energi

Kelompok-kelompok pemerhati kelestarian lingkungan berpendapat bahwa setiap pelemahan terhadap target 2030 akan mengancam elekrifikasi jangka panjang dan tujuan iklim Inggris. Langkah ini dinilai dapat merusak klaim kepemimpinan iklim Inggris saat para menteri bertolak ke Turki untuk menghadiri KTT iklim PBB, COP31. Asosiasi industri energi, Energy UK, turut menentang kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa penurunan target dapat merusak kepastian investasi yang diperlukan untuk menghadirkan infrastruktur, inovasi, dan layanan transisi transportasi nol emisi.

Menteri Kesehatan Karin Smyth menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen terhadap target emisi yang telah ditetapkan. Ia menuturkan kepada BBC Breakfast bahwa Inggris telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal transisi dan energi terbarukan yang menjadi kunci pertumbuhan di berbagai wilayah. Seorang juru bicara pemerintah menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada penghentian total mobil baru berbahan bakar bensin dan diesel pada 2030, serta mewujudkan penjualan mobil dan van baru seratus persen bebas emisi pada 2035 beserta target nol bersih yang mengikat secara hukum.

Dukungan Produsen Otomotif dan Latar Belakang Kebijakan

The Society of Motor Manufacturers and Traders menyambut baik peninjauan target EV yang diumumkan pada musim panas lalu. Pekan lalu, kepala asosiasi tersebut Mike Hawes menyatakan bahwa transisi kendaraan listrik menelan biaya yang berat dengan gelontoran dana miliaran untuk diskon demi mendorong permintaan, sehingga target pemerintah tidak dapat tercapai tanpa membahayakan investasi masa depan.

Kebijakan penghentian kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Boris Johnson pada 2020. Penggantinya, Rishi Sunak, menggeser batas waktu tersebut ke tahun 2035 dan memperkenalkan mandat Zero Emission Vehicles (ZEV) yang mewajibkan persentase penjualan mobil baru berupa EV naik setiap tahunnya, mulai dari 28 persen pada 2025 hingga mencapai 80 persen pada 2030. Di sisi lain, tekanan di Uni Eropa juga sempat membuat blok tersebut membatalkan rencana serupa untuk melarang penjualan mobil bensin dan diesel baru pada 2035 akibat desakan negara-negara berindustri otomotif besar seperti Jerman.