Pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk menghapus perlindungan hukum yang membatasi biaya bagi kelompok masyarakat dalam menggugat keputusan tata kota yang mengancam kelestarian alam. Berdasarkan laporan The Guardian, Kementerian Kehakiman telah menggelar pertemuan tertutup dengan pemangku kepentingan terpilih untuk membahas perubahan aturan tersebut.
Ancaman Terhadap Konvensi Aarhus
Konvensi Aarhus merupakan perjanjian lingkungan internasional yang disahkan menjadi undang-undang di Inggris pada tahun 2005 untuk menjamin hak masyarakat berpartisipasi dalam isu lingkungan seperti polusi limbah, jalan raya baru, atau pusat data. Dalam aturan saat ini, individu yang mengajukan gugatan hukum lingkungan dilindungi batas biaya sebesar 5.000 poundsterling untuk pihak lawan jika kalah, sementara organisasi dikenakan batas 10.000 poundsterling agar gugatan tidak menjadi terlalu mahal bagi publik.
Namun, dalam pertemuan tertutup yang dilaporkan oleh The Guardian, pemerintah mewacanakan penghapusan perlindungan batas biaya tersebut. Usulan lainnya mencakup pelipatgandaan batas biaya pada setiap tahap gugatan, penghapusan perlindungan biaya jika pengadilan menemukan penyalahgunaan peradilan, hingga pengenaan biaya hingga 70 persen dari dana urunan bagi kelompok yang menggalang dana secara publik.
Reaksi Aktivis dan Pakar Hukum
Wacana perubahan ini bermula di bawah pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer, yang berulang kali menyebut pelestarian alam sebagai hambatan pertumbuhan ekonomi dan menyoroti para aktivis penentang pembangunan. Aktivis Dr Andrew Boswell, yang sebelumnya menghabiskan waktu dua tahun melawan perluasan jalan A47 di Norfolk, menyatakan bahwa langkah tersebut menjadikan dirinya sebagai sasaran empuk pemerintah.
Carol Day, pengacara senior bidang lingkungan di Leigh Day, mengatakan kepada The Guardian bahwa perubahan tersebut akan menghentikan litigasi lingkungan dan menempatkan Inggris dalam posisi melanggar konvensi. Senada dengan hal itu, Sarah Finch, aktivis yang sukses mengubah hukum iklim Inggris lewat gugatan sumur minyak di Surrey, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan pernah bisa maju ke pengadilan jika dihadapkan pada risiko biaya tinggi pihak lawan.
Kyle Lischak selaku Kepala Badan Hukum Lingkungan ClientEarth UK menyatakan bahwa hak menentang keputusan melawan hukum adalah salah satu cara utama masyarakat meminta pertanggungjawaban pihak berkuasa. Sementara itu, Niall Toru dari Friends of the Earth menilai alam bukanlah penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi, melainkan krisis iklim dan polusi yang membebani warga serta bisnis.
Menanggapi laporan tersebut, juru bicara pemerintah menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen mematuhi kewajiban di bawah Konvensi Aarhus dan menjaga akses keadilan lingkungan agar tidak menjadi hal yang terlalu mahal, serta menyatakan tidak ada rencana menghapus perlindungan biaya untuk gugatan yang berdasar kuat.
Sumber: Environment | The Guardian
