Daftar Isi
Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya pada tahun 2017. Keputusan bersejarah yang dibacakan di Den Haag pada Kamis tersebut menandai pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan genosida di hadapan ICJ.
Tanggapan dari Gambia dan OIC
Gambia, negara yang mengajukan gugatan terhadap Myanmar pada November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), menyambut putusan tersebut dengan rasa puas yang mendalam dan menyebutnya sebagai hari bersejarah bagi keadilan internasional. Pemerintah Gambia menyatakan bahwa kewajiban untuk mencegah dan menghukum genosida diemban oleh seluruh negara pihak Konvensi Genosida 1948, serta mendesak Myanmar agar mematuhi putusan tersebut sepenuhnya dan tanpa penundaan. Sementara itu, OIC melalui unggahan di platform X memuji putusan ICJ yang dinilai memberikan pemulihan bagi para korban serta menegakkan prinsip anti-impunitas.
Reaksi PBB dan Badan Internasional
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyebut putusan tersebut sebagai bentuk unjuk kekuatan keadilan internasional dan penegasan bahwa impunitas atas tindakan mengerikan tidak boleh dibiarkan. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan bahwa putusan ini merupakan langkah krusial dalam mengatasi akar penyebab pengungsian Rohingya dan mencari solusi jangka panjang, termasuk akses kewarganegaraan serta kondisi pemulangan yang aman dan bermartabat. UNHCR mencatat lebih dari 1,3 juta pengungsi Rohingya mengungsi di kawasan tersebut, mayoritas di Bangladesh, sementara lebih dari 100.000 orang masih tekatar sebagai pengungsi internal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyampaikan dalam unggahan di X bahwa putusan tersebut secara tegas menyimpulkan Myanmar bertanggung jawab atas salah satu kejahatan paling mengerikan yang diketahui umat manusia, seraya menambahkan bahwa penderitaan rakyat Rohingya merupakan noda bagi kemanusiaan. Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Yanghee Lee menyebut hari tersebut sebagai hari yang sarat emosi bagi seluruh rakyat Rohingya, seraya menilai keadilan telah diputuskan namun belum sepenuhnya ditegakkan.
Sikap Pemerintah Sejumlah Negara
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan tengah mempelajari putusan ICJ untuk menilai implikasinya secara menyeluruh, di samping menekankan pentingnya mencegah politisasi terhadap pengadilan tersebut. Seorang pejabat AS menyampaikan dukungan bagi rakyat Burma dan keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut terhadap Muslim Rohingya serta kelompok minoritas lainnya, seperti dilaporkan Al Jazeera.
Di Inggris, Menteri Luar Negeri Ed Miliband mengumumkan bahwa negaranya memerintahkan pengusiran Atase Pertahanan Myanmar dan memanggil kuasa usaha negara tersebut. Ia juga menuntut diadakannya sidang darurat Dewan Keamanan PBB guna membahas putusan ini serta berjanji akan mengumumkan langkah-langkah lanjutan dalam waktu dekat.
Bangladesh menyambut baik putusan ICJ dan mendesak Myanmar untuk segera melaksanakannya agar membuka jalan bagi pemulangan pengungsi Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat. Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam pernyataan yang dimuat kantor berita negara BSS menegaskan kembali bahwa repatriasi tetap menjadi satu-satunya solusi layak bagi krisis Rohingya.
Respons Pihak Myanmar
Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang mencakup sejumlah anggota dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi menyatakan menghormati kewenangan dan putusan ICJ. NUG berjanji akan mempertimbangkan temuan serta perintah pengadilan tersebut seraya menegaskan komitmen mereka terhadap akuntabilitas dan pencegahan kekejaman lanjutan.
Koalisi yang terdiri dari 219 organisasi masyarakat sipil Rohingya dan Myanmar turut menyambut putusan tersebut dan menuntut komunitas internasional memastikan implementasinya secara penuh. Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan Justice For Myanmar, kelompok-kelompok tersebut menuntut reparasi, pemulihan kewarganegaraan Rohingya, kepulangan pengungsi yang aman, serta pertanggungjawaban pidana bagi pimpinan militer Myanmar, termasuk Min Aung Hlaing.
Aktivis Wai Wai Nu selaku direktur eksekutif Women’s Peace Network menilai putusan tersebut telah meruntuhkan upaya militer selama puluhan tahun untuk menghapus identitas Rohingya, menyangkal keberadaan mereka, dan mengabaikan penderitaan mereka.
Pernyataan Aktivis dan Organisasi Hak Asasi Manusia
Aktivis Rohingya sekaligus ketua bersama Dewan Nasional Arakan Rohingya, Nay San Lwin, menyatakan bahwa keadilan bagi Rohingya berarti pemulihan kewarganegaraan, pengakuan identitas, serta kepulangan yang aman dan bermartabat ke tanah air mereka. Ia menegaskan perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga seluruh tuntutan tersebut terpenuhi.
Amnesty International menilai putusan tersebut sebagai pengakuan historis dan otoritatif atas kekejaman yang dialami etnis Rohingya serta momen langka penegakan keadilan bagi para penyintas, korban, dan keluarga mereka. Penasihat hukum internasional senior Human Rights Watch, Maria Elena Vignoli, menyambut putusan pengadilan tersebut sebagai pengakuan yang telah lama dinantikan atas penderitaan yang ditanggung oleh masyarakat Rohingya akibat ulah militer Myanmar.








