Dunia

Pemerintah Inggris Berencana Hapus Sistem Sewa Tanah Feodal

Pemerintah Inggris Berencana Hapus Sistem Sewa Tanah Feodal
Daftar Isi
  1. Mengakhiri Sistem Kuno
  2. Keluhan Pemilik Leasehold
  3. Kekhawatiran Sistem Dua Tingkat

Pemerintah Inggris dan Wales berencana memperkenalkan undang-undang baru untuk menghapus sistem pembangunan apartemen berbasis sewa tanah atau leasehold. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Commonhold and Leasehold Reform, sebagian besar apartemen leasehold baru akan dilarang dan digantikan dengan sistem commonhold, di mana para penghuni memiliki dan mengelola gedung secara kolektif.

Mengakhiri Sistem Kuno

Menteri Perumahan Matthew Pennycook menyatakan bahwa sistem leasehold saat ini telah merusak kehidupan masyarakat dan merupakan bentuk anakronisme di abad ke-21. Kebijakan ini mengikuti manifesto pemilu Partai Buruh tahun 2024 untuk mengakhiri sistem sewa tanah yang bersifat feodal tersebut, dengan rincian lebih lanjut yang akan segera ditetapkan.

Rancangan undang-undang ini juga mencakup pembatasan sewa tanah tahunan yang dibayarkan oleh pemegang leasehold saat ini kepada pemilik tanah bebas atau freeholder sebesar £250. Angka tersebut kemudian akan dikurangi menjadi tarif nominal setelah 40 tahun.

Keluhan Pemilik Leasehold

Fozia Malik, seorang warga yang tinggal di apartemen satu kamar di Oldham, menceritakan bahwa sewa tanahnya akan naik dari £150 menjadi £300 pada Januari mendatang, ditambah biaya layanan lebih dari £4,000 per tahun. Ia menyebut apartemennya dilanda berbagai masalah termasuk isu keselamatan kebakaran dan biaya yang terus meningkat, serta menggambarkan sistem tersebut sebagai sel penyiksaan yang berkelanjutan.

Agen pengelola bangunannya menyatakan bahwa kenaikan biaya layanan disebabkan oleh pengeluaran di luar kendali serta tingginya premi asuransi akibat masalah keselamatan kebakaran. Sistem kepemilikan bersama dan pengelolaan kolektif seperti commonhold sendiri sudah menjadi standar di berbagai belahan dunia, termasuk Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar Eropa kontinental.

Kekhawatiran Sistem Dua Tingkat

Para aktivis menyambut baik berbagai reformasi tersebut, namun mempertanyakan nasib jutaan orang yang saat ini sudah memiliki hunian dengan sistem leasehold. Giles Grover dari kelompok kampanye End Our Cladding Scandal memperingatkan adanya risiko terciptanya sistem dua tingkat antara pembeli rumah baru dan pemegang leasehold yang sudah ada.

Pemerintah mengklaim rancangan undang-undang ini akan mempermudah para pemegang leasehold saat ini untuk beralih ke commonhold, menghapus penyitaan properti akibat utang kecil, meningkatkan transparansi biaya layanan, serta menindak biaya perkebunan. Matthew Pennycook menambahkan bahwa langkah ini akan mentransformasikan pengalaman kepemilikan rumah bagi pemegang leasehold yang ada dengan memberi mereka hak dan perlindungan yang lebih besar.

Di sisi lain, juru bicara Residential Freehold Association yang mewakili para pemegang freehold terbesar di Inggris memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghapus investasi senilai £18,7 miliar dalam semalam, sementara isu mengenai mekanisme transisi dan kompensasi bagi pemilik tanah bebas masih belum terselesaikan.

Sumber: BBC News

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *