Perwakilan dari gerakan yang dipimpin mahasiswa di Serbia resmi dilantik sebagai anggota parlemen pada Selasa (6/2). Pelantikan ini berlangsung sekitar empat minggu setelah mereka berhasil mengakhiri 14 tahun masa kekuasaan pemimpin kuat Serbia, Aleksandar Vucic.
Langkah Awal Pembentukan Pemerintahan
Para kandidat dari Students’ List secara resmi menempati kursi mereka dalam sesi perdana parlemen. Langkah ini menjadi awal bagi partai yang didukung kaum muda tersebut untuk membentuk pemerintahan baru di Serbia.
Dalam komposisi parlemen yang beranggotakan 250 orang, gerakan mahasiswa ini menguasai 140 kursi. Sementara itu, Partai Progresif Serbia (SNS) yang berhaluan kanan milik Vucic memegang 103 kursi. Sisa kursi lainnya diisi oleh partai-partai dari kelompok etnis minoritas.
Di luar gedung parlemen di ibu kota Belgrade, ratusan orang berkumpul untuk menunjukkan dukungan kepada para legislator baru tersebut. Sebagian besar dari mereka yang terpilih adalah guru, profesor, dan profesional lainnya yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman politik sama sekali.
Di sisi lain, kehadiran kandidat dari SNS disambut dengan reaksi negatif oleh massa. Seorang wanita di tengah kerumunan bahkan menyiramkan yogurt ke kepala seorang anggota SNS saat ia menaiki tangga menuju pintu masuk parlemen. Menurut laporan media Serbia, para legislator yang baru terpilih telah melakukan persiapan selama berhari-hari untuk menghadapi sesi pertama ini, di mana mereka akan berhadapan dengan politisi oposisi veteran, termasuk Aleksandar Vucic yang kini menjadi pemimpin oposisi setelah kekalahannya.
Agenda 90 Hari dan Reformasi
Setelah parlemen terbentuk, Students’ List memiliki waktu 90 hari untuk menunjuk perdana menteri, memaparkan program kerja, serta membentuk pemerintahan. Gerakan ini merupakan koalisi yang menyatukan kekuatan sayap kiri dan kanan, serta kelompok pro-Eropa dan pro-Rusia.
Fokus utama mereka adalah melakukan perubahan dalam politik domestik dan memajukan pembicaraan aksesi Uni Eropa melalui penerapan reformasi nyata. Meski demikian, mereka tetap menentang sanksi terhadap Rusia dan tidak mengakui kemerdekaan Kosovo, posisi yang didukung oleh hampir seluruh populasi Serbia.
Dalam janji kampanyenya, mereka berkomitmen untuk memperbaiki sektor kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menggandakan anggaran pertahanan. Selain itu, pemilihan ketua parlemen yang baru akan memicu penunjukan pejabat sementara presiden. Posisi ketua parlemen telah memegang peran tersebut sejak Vucic mengundurkan diri pada September lalu untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri.
Pemilihan presiden sela harus segera dijadwalkan paling lambat pada 27 November dan dilaksanakan sebelum 27 Desember. Kedua partai diperkirakan akan mengajukan kandidat presiden masing-masing, namun Vucic tidak dapat mencalonkan diri kembali karena konstitusi membatasi masa jabatan presiden hanya untuk dua periode.








